.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Papua. Dia menyebut salah satunya adalah penguatan institusi penegak hukum.
"Yang mengoptimalkan institusi-institusi penegak hukum, institusi penjaga keamanan dan pertahanan tentu saja serta menguatkan pemerintahan teritorial, operasi teritorial. Nah, itu kan yang sudah digariskan presiden jadi normalkan itu Papua," ujar Mahfud di Kantor Bakamla RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2022).
Mahfud mengimbau masyarakat agar melihat Papua dalam keadaan normal. Jika Papua terus dilihat dalam keadaan tidak normal, tidak akan produktif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi Papua itu harus dilihat dalam keadaan normal karena dalam keadaan tidak normal juga tidak produktif kan," ucapnya.
"Misalnya, mau rampas senjata, itu cuma dapat berapa 111 dalam setahun misalnya. Sementara di tempat lain yang normal di Maluku, Jakarta, itu udah ribuan," sambung Mahfud.
Mahfud mengatakan kondisi di Papua sebenarnya normal. Namun, di menyebut banyak dramatisasi yang terjadi.
"Kan sebenarnya di sana itu normal tinggal bagaimana mengefektifkan institusi-institusi ini agar tidak didramatisir. Kan yang banyak dramatisasi di berita," tuturnya.
Selain itu, Mahfud menegaskan aparat bakal menangani kasus penembakan yang menewaskan delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) di Papua. "Ya sedang ditangani," ucapnya.
Simak juga 'Korban Selamat Serangan Maut KKB Papua Berhasil Dievakuasi Tim Cartenz':
