.webp)
Sejumlah fasilitas di Bali dari jalan hingga gedung perkantoran bakal dipasangi panel surya sebagai pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Hal ini dilakukan guna menggenjot produksi energi bersih di Pulau Dewata.
Gubernur Bali Wayan Koster mengaku bakal segera mengeluarkan surat edaran (SE) agar gedung perkantoran, hotel, restoran, perumahan, pasar swalayan di Bali segera memasang panel surya.
"Penggunaan energi bersih ini dilakukan juga di sektor hilir, yaitu pengguna rooftop di perkantoran, di hotel, restoran, perumahan, pasar swalayan, termasuk juga di jalan-jalan atau tempat yang tersedia lahannya untuk dipasangi dengan pembangkit listrik tenaga surya," kata Koster saat ground breaking PLTS di Jalan Tol Bali Mandara, Sabtu (5/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembangunan PLTS di berbagai atap gedung dan jalan di Bali, kata Koster, sudah didesain dan dirancang sistemnya oleh akademisi Universitas Udayana (Unud) Prof Ida Ayu Dwi Giriantari. Karena itu, pihaknya bakal segera menerapkan kebijakan tersebut secepat mungkin.
"Jadi kami akan menerapkan ini secepat mungkin agar Bali betul-betul totalitas dari hulu sampai hilir menggunakan energi bersih. Termasuk kami akan mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, kalau dari hulu sampai hilir sudah menggunakan energi bersih, udara kita akan menjadi lebih bersih," jelas Koster.
Koster menuturkan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Energi Bersih dan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Melalui Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019, Koster mengaku menerapkan kebijakan agar semua pembangkit listrik di Bali tidak boleh lagi menggunakan bahan bakar batu bara maupun minyak.
"Jadi saya tidak mengizinkan untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar batu bara, menggunakan minyak. (Pembangkit) yang ada sekarang di Bali ini, yaitu di Celukan Bawang, itu menggunakan batu bara bahan bakarnya. Saya paksa pemiliknya untuk memasukkan sistem agar dia menjadi lebih ramah lingkungan. Karena kalau itu saya matikan sekarang, kita kekurangan energi," kata dia.
Baca juga: Dukung G20, PLN Bangun 36 PLTS Atap di Bali |
Selain itu, Pergub Bali Nomor 45 tahun 2019 juga menerapkan kebijakan Bali mandiri energi dengan energi bersih. Koster mengaku sudah berbicara dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan turunan perusahaan di bawahnya untuk mengerjakan hal tersebut.
"Tadinya Bali mau ditambah dengan suplai energi dari (Unit Pembangkitan) Paiton yang menggunakan bahan bakar batu bara. Pak Menteri ESDM Pak (Ignasius) Jonan kemudian diganti oleh Arifin Tasrif, saya diajak bicara untuk menyuplai energi dari (Unit Pembangkitan) Paiton ini tambahannya 500 megawatt, saya tidak mau. Jadi Bali ingin mandiri energi dengan energi bersih," tegasnya.
Saat ini, terang Koster, di Bali sudah sebagian besar transisi energinya menuju energi bersih dengan berbasis gas. Pada 18 Februari lalu telah dilakukan ground breaking pembangunan pembangkit listrik berbahan gas oleh Dirut PT PLN.
"Jadi di Bali sekarang ini, kalau ini sudah terbangun, karena yang 2X100 megawatt ini targetnya selesai sebelum G20, maka dengan kondisi existing yang ada, itu sudah memiliki 470 megawatt yang berbahan bakar gas," ungkapnya.
Selanjutnya, Koster menegaskan akan meminta pembangkit listrik yang ada di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dan di Desa Pemaron, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, diganti dengan gas.
Kemudian, daya kelistrikan di Bali yang saat ini disuplai dari Unit Pembangkitan Paiton, Jawa Timur, sebesar 380 megawatt nantinya akan digunakan sebagai reserve sharing sehingga tidak akan digunakan untuk pemenuhan energi di Bali.
"Jadi Bali akan menyiapkan pembangkit yang bisa memenuhi kebutuhan agar Bali mandiri energi, baik untuk kebutuhan domestik maupun juga kebutuhan untuk industri pariwisata," papar Koster.
