JokPro Tolak Wacana Penundaan Pemilu, tapi Dukung Jokowi 3 Periode

Anggi Muliawati - detikNews
Sabtu, 05 Mar 2022 14:07 WIB
Sekjen JokPro 2024 Timothy Ivan Triyono
Sekjen JokPro 2024 Timothy Ivan Triyono (Anggi/detikcom)
Jakarta -

Di tengah wacana penundaan Pemilu 2024, Komunitas Jokowi-Prabowo (JokPro) 2024 DKI Jakarta malah bicara mengenai wacana Jokowi tiga periode. Kenapa?

Sekjen JokPro 2024 Timothy Ivan Triyono mengklaim ada 40 persen masyarakat Indonesia yang mendukung gagasan Jokowi tiga periode. Dia optimistis Jokowi bisa maju tiga periode.

"Berdasarkan survei, 40 persen masyarakat Indonesia setuju Jokowi tiga periode. Kita ibaratkan pemilih di Indonesia ada 200 juta, 40 persen dari 200 juta itu 90 juta, itu dari suara masyarakat, belum lagi dari suara elite. Jadi semakin kelihatan hilalnya bahwa Jokowi tiga periode akan terwujud," kata Ivan di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (5/3/2022).

Ivan mengatakan pihaknya akan terus menyampaikan aspirasi kepada MPR. Dia mengatakan masyarakat saat ini membutuhkan kerja nyata Jokowi.

"Jadi JokPro tetap optimistis dengan kerja-kerja kerakyatannya, kerja-kerja kesukarelaannya, sehingga pada akhirnya kami dapat menyampaikan aspirasi ini kepada MPR karena yang punya wewenang MPR, bukan JokPro," katanya.

Tolak Wacana Penundaan Pemilu

Meski mendukung Jokowi tiga periode, dia menolak wacana penundaan pemilu. Sebab, menurutnya, wacana itu tidak memiliki dasar hukum.

"Kami dengan jelas dan tegas menolak penundaan pemilu, karena penundaan pemilu itu tidak ada dasar hukumnya, tidak ada satu pun lembaga atau institusi negara yang berhak atau diberi wewenang untuk dilakukan penundaan pemilu," katanya.

Menurutnya, jika Pemilu 2024 ditunda, Jokowi sudah tidak memiliki lagi mandat jika masa jabatannya sudah berakhir. Dia menyebut Jokowi akan kembali memiliki mandat jika kembali dipilih oleh rakyat.

"Legitimasi Pak Jokowi itu kan mandatnya diberikan oleh rakyat, dan mandatnya selesai di Oktober 2024, geser satu hari saja Pak Jokowi udah nggak punya mandat, udah nggak punya legitimasi, dan mandat itu hanya bisa diperbarui melalui pemilu," pungkasnya.

(zap/zap)