Publik Dianggap Patut 'Hukum' Para Pendukung Wacana Penundaan Pemilu

ADVERTISEMENT

Publik Dianggap Patut 'Hukum' Para Pendukung Wacana Penundaan Pemilu

Dwi Andayani - detikNews
Sabtu, 05 Mar 2022 07:56 WIB
Ilustrasi Pemungutan Suara di bilik suara pada pemilu 2014
Ilustrasi pemilu (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -

Publik diimbau tak menurunkan sedikit pun tensi penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Publik juga dinilai patut 'menghukum' para pihak yang mendukung wacana penundaan pemilu tersebut.

Peneliti dari lembaga survei Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengingatkan masyarakat agar tak terlena oleh prediksi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, yang menyebut wacana penundaan pemilu 'game over'. Bawono menilai sikap Surya Paloh-lah yang seharusnya ditunjukkan oleh elite-elite parpol lain.

"Apa yang dilontarkan Ketua Umum Partai NasDem tersebut tentu memunculkan kelegaan, karena keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia dapat terus terjaga," katanya kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).

"Sikap seperti itu memang harus ditunjukkan oleh partai-partai politik sebagai salah satu pilar penting demokrasi di Indonesia," imbuhnya.

Karena itu, Bawono mengimbau publik tak menurunkan tensi penolakan terhadap wacana penundaan pemilu. Menurutnya, tensi penolakan tetap harus membara agar parpol-parpol yang saat ini tak setuju dengan wacana tersebut tak 'masuk angin'.

"Namun tentu publik, juga komponen bangsa lain penolak wacana penundaan Pemilu 2024, tidak boleh menurunkan tensi tekanan terhadap elite politik terkait wacana tersebut. Hal ini penting untuk menjaga agar partai-partai politik kontra-wacana penundaan Pemilu 2024 kelak tidak masuk angin," tuturnya.

Bawono pun menilai publik perlu 'menghukum' pihak-pihak yang mendukung Pemilu 2024 ditunda. Salah satu hukumannya, sebut dia, tidak memilih partai yang mendukung penundaan pemilu.

"Publik patut menghukum partai-partai yang melontarkan usul penundaan pemilu atau juga usul penambahan periode masa jabatan presiden," kata Bawono.

Caranya bagaimana agar publik tak memilih para pihak yang mendukung penundaan pemilu? Caranya, menurut Bawono, bisa dengan membuat kampanye.

"Kelompok-kelompok sipil dari gerakan demokrasi dan pegiat pemilu bisa membuat campaign kepada publik untuk tidak memilih partai-partai politik pendukung penundaan pemilu dan perpanjangan dari periode masa jabatan presiden, misal. Bisa seperti itu," terangnya

"Meskipun nanti mungkin partai-partai pendukung wacana penundaan Pemilu 2024 akan menghentikan manuver politik mereka, hukuman harus tetap diberikan oleh publik," sambung Bawono.

Lebih jauh Bawono melihat wacana penundaan Pemilu 2024 tak bisa dianggap remeh. Dia menegaskan tak ada satu alasan yang bisa membenarkan wacana penundaan Pemilu 2024.

"Karena memang wacana penundaan pemilu ataupun juga penambahan periode masa jabatan presiden tidak bisa dianggap hal remeh untuk bisa dengan mudah dilontarkan, apa pun niat di balik itu. Apakah untuk sekadar test the water atau sekadar mencari sensasi atau popularitas perhatian publik," kata Bawono.

"Alih-alih menjaga keberlangsungan dari demokrasi konstitusional di Indonesia, justru, dengan turut melontarkan hal tersebut, PKB, PAN, Partai Golkar, dan PSI berpotensi untuk memberangus demokrasi konstitusional di Indonesia," pungkas peneliti The Habibie Center itu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT