Paparkan Peran Soeharto, Fadli Zon Desak Keppres 1 Maret Direvisi

Politikus senior PAN Amien Rais bertandang ke gedung DPR. Dia menjadi pembicara dalam sebuah diskusi tentang DPT Pemilu 2019. — Fadli Zon (Rengga Sancaya/detikcom)

Jakarta -

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon mendesak pemerintah merevisi Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Fadli Zon ingin Keppres 2/2022 direvisi agar tak ada manipulasi sejarah.

Desakan revisi Keppres Nomor 2 Tahun 2022 terkait Serangan Umum 1 Maret 1949 disampaikan Fadli Zon di akun resmi YouTube-nya, seperti dilihat pada Sabtu (5/3/2022). Dalam unggahan video itu, Fadli Zon bicara panjang tentang sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949.

"Serangan Umum 1 Maret ini ada di dalam satu kerangka Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 22 Desember '48 hingga 13 Juli 1949. Ini yang kalau kita lihat menjadi sumber polemik, karena seolah-olah Serangan Umum 1 Maret itu berdiri sendiri. Padahal tidak demikian," kata Fadli Zon di sela-sela penjelasannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fadli Zon menjelaskan kala itu founding fathers Sukarno-Hatta ditahan karena ada agresi militer oleh Belanda. Sementara itu, pejuang lainnya di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Khususnya di Pulau Jawa, perlawanan dilakukan oleh Jenderal Soedirman, pada saat itu Presiden ke RI-2 Soeharto berpangkat letnan kolonel. Inisiatif Serangan Umum 1 Maret 1949, menurut penjelasan Fadli Zon, pada saat Sultan Hamengkubuwono IX berdiskusi dengan Letkol Soeharto dan Bambang Soepeno.

"Serangan Umum 1 Maret itu sendiri saya kira bisa kita diskusikan, kita perdebatkan, karena inilah yang menjadi pokok bahasan di keppres tersebut dan dijadikan Hari Penegakan Kedaulatan Negara merupakan upaya untuk menyampaikan kepada dunia internasional juga bahkan kita masih ada," ujar Fadli Zon.

Dalam penjelasannya, Fadli Zon mengatakan ada peran cukup besar Soeharto terkait Serangan Umum 1 Maret 1949. Soeharto, kata Fadli Zon, saat ini menjadi komandan lapangan serangan umum.

"Jadi di Jawa terhadap Jenderal Soedirman, di Sumatera terhadap Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr Syafruddin Prawiranegara. Tetapi apa yang terjadi Jawa juga karena ada kabinet PDRI maka merupakan bagian dari konteks Pemerintahan Darurat Republik Indonesia," ucap Fadli Zon.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Lantas, Fadli Zon ingin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia hingga tokoh lainnya seperti Soeharto juga diakui dalam Keppres 2/2022. Fadli Zon tak ingin ada manipulasi sejarah Keppres 2/2022 yang diteken Presiden Jokowi.

"Kalau PDRI tidak diakui, termasuk tidak sebut dalam keppres ini, maka ada waktu tujuh bulan di mana kita tidak memiliki pemerintahan," sebut Fadli Zon.

"Itulah mengapa saya mengingatkan kepada jajaran pemerintahan agar tepat di dalam rangka ini, karena sejarah tidak boleh dibelokkan, sekali lagi, sejarah tidak boleh dibelokkan, karena kita tak ingin ada manipulasi sejarah dan pembelokan sejarah, apalagi penghilangan dari tokoh-tokoh para pejuang yang sangat berjasa kepada kita semua," tegasnya.

Atas dasar penjelasan sejarah yang cukup panjang itu, Fadli Zon mendesak pemerintah merevisi Keppres 2/2022. Fadli Zon menyebut bukan Sukarno-Hatta yang menggerakkan Serangan Umum 1 Maret 1949, karena keduanya sedang ditahan saat peristiwa itu.

"Mudah-mudahan, dan kita berharap, ada revisi terhadap Keppres Nomor Tahun 2022 tersebut, khususnya pada bagian pertimbangan, yang menurut saya salah, terutama menyebutkan Sukarno-Hatta menyetujui dan menggerakkan, karena bukan dari situ. Karena mereka dalam status tahanan," imbuhnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya