.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md menyebut anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon bukan penentu kebenaran sejarah berkaitan dengan peran mantan presiden ke-2 Soeharto dalam peristiwa Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949. Fadli Zon tidak terima atas pernyataan Mahfud dan melemparkan tantangan debat.
"Pak @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jangan belokkan sejarah!" kata Fadli Zon lewat cuitan akun @fadlizon yang dibagikan kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).
Lebih lanjut, Fadli Zon menjelaskan bahwa dirinya merupakan lulusan doktor bidang sejarah. Dia juga mengaku lulusan Universitas Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebetulan Doktor saya bidang sejarah dari @univ_indonesia," ucap Fadli.
Politikus Gerindra ini juga mengatakan dirinya persis meneliti berkaitan dengan persoalan Serangan Umum 1 Maret 1949 tersebut. Dia mengatakan saat itu Jenderal Sudirman enggan bertemu Sukarno dan Hatta untuk rekonsiliasi nasional Juli 1949 sebelum dibujuk Soeharto.
"Saya juga meneliti PDRI. Negara hampir pecah gara-gara konflik PDRI vs Tracee Bangka. Jenderal Sudirman pun mulanya 'enggan' bertemu Soekarno-Hatta untuk rekonsiliasi nasional Juli 1949. Baru setelah dibujuk Pak Harto akhirnya mau bertemu," ujarnya.
Simak selengkapnya pernyataan Mahfud di halaman berikutnya.
Simak Video: Polemik Keppres 1 Maret: Mahfud Jelaskan, Fadli Zon Menyanggah
Mahfud Md Ungkap Fadli Zon Bukan Penentu Kebenaran Sejarah
Untuk diketahui, Mahfud Md merespons cuitan Fadli Zon yang meminta agar sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak dibelokkan. Mahfud mengatakan penentu kebenaran sejarah bukanlah Fadli Zon.
"Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik," kata Mahfud saat dihubungi, Jumat (4/3/2022).
Mahfud menuturkan, meski demikian, suara Fadli Zon itu tetap harus didengar.
"Meski begitu, suara Fadli Zon tetap harus didengar oleh rakyat agar sama-sama," tuturnya.
Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah meniadakan peran Soeharto dalam sejarah serangan tersebut. Justru, kata Mahfud, meski tidak ada dalam Keppres 2/2022, nama Soeharto disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademik Keppres yang juga dibenarkan oleh sejarawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Kita tak pernah meniadakan peran Soeharto, malah di naskah akademik keppres itu nama Soeharto disebut 48 kali karena kita mencatat dengan baik peran Pak Harto. Itu ada penjelasan dari sejarawan UGM yang membenarkan Keppres 2/2022 yang tak memasukkan nama Soeharto di dalam Keppres," ujarnya.
Mahfud menyampaikan, meski dalam tahanan, Sukarno-Hatta masih terus aktif menggerakkan operasi serangan. Mahfud menyebut, dalam Keppres, yang memerintahkan operasi adalah Jenderal Soedirman, sementara yang memberi gagasan adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
"Kalau di keppres itu disebut yang punya gagasan Sultan, yang memerintahkan operasinya Jenderal Soedirman, yang menyetujui dan menggerakkan operasinya Presiden dan Wakil Presiden," ucapnya.
"Jadi, meski dalam tahanan, Presiden dan Wakil Presiden masih terus aktif menggerakkan. Ada penjelasan M Roem dan Pringgodigdo yang diasingkan satu paket dengan Bung Karno dan Bung Hatta bahwa mereka terus berkomunikasi dengan dunia internasional untuk mempertahankan kedaulatan meski dari pengasingan," lanjutnya.
