.webp)
Pemerintah mengatakan ganti rugi tanah warga terkait pembangunan proyek Bendungan Bener di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, segera diselesaikan. Pembayaran ganti rugi itu ditargetkan selesai sebelum lebaran.
"Proses pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat Wadas ini harus rampung sebelum lebaran. Deputi I Kantor Staf Kepresidenan akan saya tugaskan untuk turut mengawal dan memonitor proses ini," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (4/3/2022).
Hal itu disampaikan Moeldoko dalam rapat koordinasi terkait dinamika sosial penambangan mineral Bendungan Bener di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Purworejo, serta elemen terkait lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian ATR/BPN, sebanyak 163 bidang tanah masyarakat sudah selesai diukur dan saat ini sedang dalam masa waktu tunggu 14 hari kerja untuk pemenuhan persyaratan. Warga pemilik 163 bidang tanah ini dipastikan akan segera menerima pembayaran ganti rugi sebelum lebaran. Sementara itu, 136 bidang tanah lainnya juga dalam proses pemenuhan persyaratan.
Selain itu, terdapat setidaknya 176 bidang tanah di Desa Wadas yang proses pembebasannya masih terhambat masalah hukum. Mengenai hal ini, Moeldoko akan menugaskan tim hukum KSP untuk memonitor proses percepatannya di Mahkamah Agung.
"Upaya debottlenecking konflik di Wadas ini tidak boleh berlarut-larut. Kita bersama mencari solusi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan guna mewujudkan suasana yang kondusif dalam pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional. Kita tidak boleh mengatakan 'mudah-mudahan', karena ini 'harus' tertangani," sebutnya.
Moeldoko melanjutkan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk menghilangkan polarisasi yang muncul di masyarakat melalui kegiatan sosial, seperti olahraga bersama, salat berjemaah, dan pengadaan kegiatan bakti sosial. Dia berharap masyarakat Wadas kembali rukun.
"Saat ini TNI-Polri sedang melaksanakan berbagai kegiatan sosial di wilayah tersebut untuk menghilangkan sekat-sekat yg ada di masyarakat. Kami ingin masyarakat kembali rukun sehingga tak ada bibit polarisasi yang menyebabkan disintegrasi dan mengganggu ketahanan negara," kata dia.
Dalam rapat itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menekankan pentingnya sosialisasi dan komunikasi publik dari pemerintah kepada masyarakat. Hal itu sebagai bentuk mitigasi sosial dan mitigasi konflik ke depan.
"Sampaikan saja soal harga ganti rugi ini ke masyarakat secara terbuka. Lalu segera bayarkan. Karena kalau sudah terbayar, ini akan mempengaruhi psikologis dan kondisi di lapangan. Stigmatisasi proyek ini akan terus ada di sana kalau tidak cepat dibayarkan," kata Ganjar.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menyoroti persoalan warga terkait insiden Wadas lantaran adanya masalah ganti rugi yang belum jelas.
"Persoalannya adalah masalah ganti rugi yang belum jelas berapa, baik bagi yang setuju dan menolak," kata Desmond Junaidi Mahesa saat dihubungi, Jumat (11/2).
Dia menyebut warga yang menolak ada yang beralasan tak mau pindah dan mempertanyakan kompensasi. Menurutnya, warga pro dan kontra sama-sama masih mempertanyakan terkait ganti rugi itu hingga kini.
"Yang menolak itu nggak mau pindah tapi ada juga yang menolak yang mempertanyakan ganti ruginya berapa, gitu loh. Terkait ganti rugi baik yang pro, yang kontra, itu posisinya sama, masih mempertanyakan," lanjutnya.
