ADVERTISEMENT

Perspektif

PDIP Harus Evaluasi Koalisi Jokowi untuk Setop Wacana Penundaan Pemilu

Danu Damarjati - detikNews
Jumat, 04 Mar 2022 12:45 WIB
Sembilan Ketum Parpol pendukung bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mereka meneken dokumen dukungan capres-cawapres.
Ilustrasi. Para politikus koalisi pendukung Presiden Jokowi berkumpul sebelum pandemi COVID-19. (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Wacana penundaan Pemilu 2024 digaungkan oleh sebagian partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), padahal PDIP sebagai pemenang pemilu tidak setuju dengan wacana itu. PDIP dinilai perlu mengevaluasi koalisi Jokowi.

"PDIP harus mengevaluasi soliditas koalisi partai politik di lingkungan pemerintahan. Sebab, suara partai-partai politik sudah tidak solid dan terpecah sesuai dengan kepentingan masing-masing," kata doktor ilmu politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).

Dia melihat koalisi Jokowi sudah terpecah dalam isu ini. Penundaan pemilu digaungkan oleh PKB, Partai Golkar, dan PAN. Adapun PDIP, Partai NasDem, dan Partai Gerindra menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Di sisi lain, Presiden Jokowi belum berbicara langsung soal sikapnya terhadap wacana tersebut, sampai saat ini.

"Lambatnya respons klarifikasi Presiden Jokowi terkait wacana penundaan Pemilu 2024, di sisi lain sikap PDIP sebagai pemilik saham politik utama pemerintahan sudah sejak awal jelas menolak gagasan ini, jelas mengindikasikan adanya komunikasi yang terputus antara PDIP dengan gerbong Istana Presiden, yang seolah berjalan sendiri," tutur Umam.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (IndoStrategic) ini menengarai wacana penundaan pemilu diusung oleh bagian dalam gerbong Istana yang 'liar', dalam artian gerbong ini tidak bisa dikendalikan oleh parpol. Gerbong ini membawa agenda kepentingan ekonomi-politik yang tidak menghendaki terputusnya proyek hanya gara-gara masa jabatan Jokowi berakhir pada 2024.

"Ada elemen di dalam lingkaran Istana Presiden yang berada di luar kendali partai penguasa (the ruling party). Sebagaimana dijelaskan oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan, gerbong Istana Presiden yang dimaksud adalah kelompok kepentingan ekonomi-politik yang dimotori oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP), yang mengorkestrasi suara menteri dan para ketua umum partai politik, dengan klaim telah mendapatkan restu dan persetujuan langsung dari Presiden Jokowi," tutur Umam.

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan (YouTube Sekretariat Presiden)Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan (YouTube Sekretariat Presiden)

detikcom mencari klarifikasi soal hubungan antara Luhut dan wacana penundaan Pemilu 2024 dengan bertanya kepada juru bicara Luhut, Jodi Mahardi. Dia menepis kecurigaan bahwa Luhut memotori wacana penundaan pemilu, meski Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memang sudah bertemu dengan Luhut.

"Nggaklah. Kan Pak Zulhas (Zulkifli Hasan) juga sudah bilang itu komunikasi biasa saja. Silaturahmi dengan parpol adalah hal yang biasa dilakukan Pak Luhut," kata Jodi Mahardi.

Wacana pintu otoritarianisme

Centra Initiative, lembaga penelitian dan advokasi independen soal demokrasi, HAM, hingga hukum, menyampaikan perspektifnya. Menurut Centra Initiative, wacana penundaan Pemilu 2024 adalah pintu otoritarianisme.

"Agenda penundaan Pemilu 2024 merupakan bentuk pengingkaran pada cita-cita reformasi dan menjadi pintu masuk otoritarianisme baru yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan demokrasi. Dengan demikian, agenda dan rencana penundaan pemilu sudah semestinya dihentikan," kata Centra Initiative dalam keterangan tertulisnya, disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus, Al Araf.

Wacana ini mengandung bahaya-bahaya. Pertama, penundaan pemilu adalah pelanggaran konstitusi yang serius. Soalnya, Pasal 22 ayat (1) sudah mengatur bahwa pemilu digelar lima tahun sekali. Bila dipaksakan, pemerintahan bisa menjadi tidak sah karena bertentangan dengan konstitusi (UUD Negara 1945).

"Wacana ini tentu saja tidak memiliki landasan konstitusional yang jelas dan apabila dilaksanakan hanya akan membuat pemerintahan yang saat ini dan sesudahnya berjalan tidak sah (illegitimate government)," kata Cetra Initiative.

Penundaan pemilu tanpa alasan yang kuat juga dapat menghancurkan masa depan demokrasi. Bisa-bisa Indonesia kembali lagi ke era demokrasi terpimpin, situasi politik menjadi tidak stabil, dan rawan pergolakan yang merugikan orang banyak.

"Apabila ide ini tetap diterapkan, situasi pemerintahan yang tidak sah tersebut membuka peluang terjadinya penggulingan pemerintahan (kudeta)," kata Centra Initiative.

Alasan penundaan pemilu sampai saat ini tidak kuat, antara lain pandemi COVID-19, ekonomi tidak stabil, dan anggaran pemilu melonjak. Alasan itu cenderung dibuat-buat dan dipaksakan.

"Kami mendesak pemerintah dan DPR harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan taat kepada konstitusi dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Pemilu harus tetap dilaksanakan setiap lima tahun sekali sesuai konstitusi. Pelaksanaan pemilu dengan metode early voting ataupun electronic voting dapat dipertimbangkan untuk efisiensi biaya pelaksanaan pemilu," kata Centra Initiative.

(dnu/tor)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT