.webp)
AS Ucapkan Terima Kasih ke RI
Wamenlu Amerika Serikat Wendy Sherman telah berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi terkait invasi Rusia ke Ukraina.
Dalam pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS, Ned Price seperti disampaikan dalam rilis pers Kedutaan Besar AS di Jakarta, Kamis (3/3), disebutkan bahwa dalam percakapan via telepon itu, Wamenlu Sherman mengutuk serangan Rusia yang direncanakan, tidak beralasan, dan tidak dibenarkan terhadap Ukraina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wamenlu AS tersebut juga berterima kasih kepada pemerintah Indonesia karena turut mensponsori resolusi Majelis Umum PBB tentang Ukraina.
Tanggapan Legislator
Anggota DPR dari Komisi I turut menanggapi sikap Indonesia mengenai resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa ini. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid menilai sikap Indonesia sudah tepat terkait invasi Rusia ke Ukraina.
"Sudah tepat. Konsisten dengan semangat RI yang dicetuskan wapres RI Moh Hatta pada 1949, bahwa politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif," kata Meutya saat dihubungi, Kamis (3/3).
Meutya mengatakan sikap Indonesia menyetujui resolusi PBB juga sudah sesuai dengan UUD 1945 yang menegaskan soal ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, kata dia, persetujuan Indonesia sudah sesuai konstitusi negara.
"Jadi persetujuan Indonesia terhadap resolusi PBB itu memang sudah sesuai koridor dengan konstitusi negara, semangat pendiri negara, dan sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai masyarakat dunia yang cinta damai," ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Irine Yusiana Roba Putri menekankan sikap Indonesia menyetujui resolusi PBB bukan mengekor negara lain.
"Sikap Indonesia tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum internasional dan kepentingan kemanusiaan, bukan soal memihak atau 'mengekor' negara lain," kata Irine saat dihubungi, Kamis (3/3).
Irine mengatakan sikap Indonesia atas invasi militer Rusia di Ukraina dilatari kepentingan yang lebih besar. Dia meyakini ada pertimbangan kedaulatan dan kemanusiaan terkait keputusan tersebut.
"Sikap Indonesia dan 140 negara lainnya dilatari oleh kepentingan yang lebih besar tersebut, bukan sekadar sikap politik luar negeri terhadap konflik negara lain. Ada pertimbangan kedaulatan wilayah dan kemanusiaan di sana," kata Irine.
(lir/lir)
