.webp)
Sekjen PPP Arwani Thomafi menyampaikan sikap partainya berkaitan dengan isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Arwani menekankan PPP akan tetap menjalankan konstitusi.
"Kalau ditanya PPP seperti apa, tentu PPP akan memilih kita menjalankan amanat konstitusi. PPP akan memilih mengawal amanat reformasi untuk spirit reformasi, itu harus kita tuntaskan. Dan kalau kita lihat penundaan atau ide penundaan pemilu, ini juga datangnya tiba-tiba. Mas Luqman dan Kang Saan di Komisi II DPR semua kompak bahas jadwal pemilu, tetapi tiba-tiba ada istilah penundaan," kata Arwani saat rilis survei LSI terkait penundaan pemilu seperti disiarkan di YouTube LSI, Kamis (3/3/2022).
Arwani lantas berbicara terkait beberapa pihak yang menyamakan penundaan Pemilu 2024 dengan penundaan pilkada. Dia mengatakan apa yang diusulkan selama ini sebetulnya bukan penundaan, tapi pembatalan pemilu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ini kan belum, pemilu belum, lalu tiba-tiba ditunda, semestinya tidak penundaan, tapi pembatalan pemilu kira-kira. Jadi, kalau seperti itu, memang satu hal yang sangat kompleks dan pada akhirnya pilihan kita bagaimana tahapan yang sudah menjadi amanat reformasi kita kawal," ucapnya.
Politikus PPP ini meyakini usulan yang diajukan selama ini oleh sejumlah pihak, khususnya tiga ketum parpol koalisi Jokowi, hanya menguji masyarakat. Dia menyebut ternyata masyarakat tetap ingin agar semua sesuai dengan amanat reformasi.
"Ini cuma wacana yang mungkin hanya untuk semacam tes, seperti apa sikap masyarakat dan sebagainya, tapi kita lihat nyata kan rakyat konsisten minta ke kita semua untuk menjaga dan mengawal amanat reformasi. Saya kira jelas bahwa pilihan kita mengawal amanat reformasi dan mengawal spirit reformasi agar tetap terjaga. Demokrasi pemilu pilihan kita dan sudah terbukti siap melaksanakan 200 juta penduduk kita. Ini negara demokrasi besar, kita siap harus buktikan di masa pandemi melaksanakan kegiatan demokrasi pemilu," ujarnya.
Simak respons masyarakat soal penundaan pemilu 2024.
Mayoritas Responden Tolak Penundaan Pemilu
Untuk diketahui, (LSI) merilis hasil survei berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau penundaan Pemilu 2024. Hasilnya, apa pun alasan di balik penundaan pemilu, mayoritas masyarakat menolak usulan tersebut.
Survei LSI ini digelar dalam rentang waktu 25 Februari hingga 1 Maret 2022 dengan melibatkan 1.197 responden yang dipilih acak di 34 provinsi. Adapun metodologi survei dilakukan dengan multistage random sampling dengan margin of error kurang-lebih 2,89 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Wawancara dilakukan dengan metode via telepon sebanyak 296.982 responden yang pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 3 tahun terakhir. Secara rata-rata, sekitar 71 persen di antaranya memiliki nomor telepon dan jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon sebanyak 12.613 data, dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.197 responden.
Dalam survei, 1.197 masyarakat ditanya 3 jenis alasan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi atau penundaan pemilu. Pertama berkaitan dengan alasan pandemi, kedua berkaitan dengan pemulihan ekonomi, dan yang ketiga berkaitan dengan alasan keberlanjutan pembangunan IKN.
Berikut ini hasil survei:
1. Alasan Pandemi
- Seluruh responden: 70,7% menolak
- Responden yang mengetahui isu: 74% menolak
- Responden yang tidak mengetahui isu: 67,5% menolak
2. Alasan Pemulihan Ekonomi
- Seluruh responden: 68,1% menolak
- Responden yang mengetahui isu: 74,3% menolak
- Responden yang tidak mengetahui isu: 62,2% menolak
3. Alasan Pembangunan IKN
- Seluruh responden: 69,6% menolak
- Responden yang mengetahui isu: 75,5% menolak
- Responden yang tidak mengetahui isu: 64,0% menolak
