.webp)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap sikap Ketum Megawati Soekarnoputri terkait wacana penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasto menekankan Megawati taat konstitusi.
"Jadi ada tidak ada survei, sikap dari Ibu Megawati Soekarnoputri PDIP itu tetap sama, bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, PDIP itu kokoh dalam jalan konstitusi," kata Hasto ketika ditanya sikap Megawati terhadap wacana penundaan pemilu saat rilis survei LSI, Kamis (3/3/2022).
Hasto beralasan konstitusi Indonesia lahir dari falsafah bangsa. Karena itulah, wajib untuk semua pihak menaati konstitusi yang berlaku.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa itu penting? Karena konstitusi lahir dari falsafah bangsa, di situ dimaktubkan seluruh hukum dasar dan hukum dasar ini memiliki roh, tidak hanya melihat teks ketika janji sumpah jabatan itu untuk memegang dan menjalankan UUD dan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, itu ada konteksnya. Suasana kebatinan yang harus dilihat, sehingga wajib semua taat pada konstitusi," ucapnya.
Kemudian Hasto membahas hasil survei LSI yang menunjukkan mayoritas responden menolak terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, hasil survei tersebut menunjukkan seluruh masyarakat masih teguh berpegang bahwa mekanisme pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali.
"Juga penting aspek legalitas kekuasaan, dan legalitas kekuasaan melalui pemilu, di mana rakyat berdaulat, dan pemilu dari survei tadi telah menunjukkan gimana mekanisme periodisasi 5 tahunan telah jadi kultur demokrasi, sehingga diungkap dari potret hasil survei menunjukkan dari seluruh elemen masyarakat memiliki keteguhan yang sama telah menjadi kultur yang sama bahwa mekanisme pemilu 5 tahunan penting dan jadi kultur demokrasi yang harus dihormati," ujarnya.
Simak hasil survei LSI di halaman berikutnya.
Mayoritas Responden Tolak Penundaan Pemilu
Untuk diketahui, (LSI) merilis hasil survei berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau penundaan Pemilu 2024. Hasilnya, apa pun alasan di balik penundaan pemilu, mayoritas masyarakat menolak usulan tersebut.
Survei LSI ini digelar dalam rentang waktu 25 Februari hingga 1 Maret 2022 dengan melibatkan 1.197 responden yang dipilih acak di 34 provinsi. Adapun metodologi survei dilakukan dengan multistage random sampling dengan margin of error kurang-lebih 2,89 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Wawancara dilakukan dengan metode via telepon sebanyak 296,982 responden yang pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 3 tahun terakhir. Secara rata-rata, sekitar 71 persen di antaranya memiliki nomor telepon dan jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon sebanyak 12,613 data, dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.197 responden.
Dalam survei, 1.197 masyarakat ditanya 3 jenis alasan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi atau penundaan pemilu. Pertama berkaitan dengan alasan pandemi, kedua berkaitan dengan pemulihan ekonomi, dan yang ketiga berkaitan dengan alasan keberlanjutan pembangunan IKN.
Berikut ini hasil survei:
1. Alasan Pandemi
- Seluruh responden: 70,7% menolak
- Responden yang mengetahui isu: 74% menolak
- Responden yang tidak mengetahui isu: 67,5% menolak
2. Alasan Pemulihan Ekonomi
- Seluruh responden: 68,1% menolak
- Responden yang mengetahui isu: 74,3% menolak
- Responden yang tidak mengetahui isu: 62,2% menolak
3. Alasan Pembangunan IKN
- Seluruh responden: 69,6% menolak
- Responden yang mengetahui isu: 75,5% menolak
- Responden yang tidak mengetahui isu: 64,0% menolak
