.webp)
Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh meyakini usulan terhadap penundaan Pemilu tidak akan terealisasi. Paloh yakin usulan itu akan game over sebelum sampai ke MPR.
Hal ini disampaikan Surya Paloh setelah membuka Rapat Koordinasi Wilayah Partai NasDem Sumatera Utara (Sumut) di Medan. Awalnya, Paloh menilai isu penundaan pemilu itu merupakan hal yang tidak menarik.
"Saya sudah berulang kali menegaskan, bagi NasDem, siapa lagi yang tertarik dengan isu seperti itu. Kita anggap saja itu yang melemparkan isu, dan berwacana menawarkan konsep dan gagasan yang syukur-syukur diterima oleh masyarakat," kata Paloh, Kamis (3/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Paloh mengatakan tidak yakin ada yang akan membawa dan meloloskan hal itu ke sidang MPR. Menurutnya, hanya amandemen undang-undang yang bisa dilakukan jika penundaan pemilu itu terealisasi.
"Tapi, prediksi NasDem, itu tidak berakhir pada tingkat sampai pada keberanian dan kesepakatan untuk mengamandemen undang-undang," tutur Paloh.
"Dalam hal ini tidak ada, tidak mungkin perppu, itu di bawah Undang-Undang Dasar. Dekrit, superbahaya itu, menjerumuskan pemerintahan yang sekarang. Pemerintah yang didukung setulusnya, sepenuhnya. Satu-satunya adalah membawa ini ke sidang MPR dan amandemen," sambungnya.
Karena hal itu, Paloh menilai usul itu akan game over. Untuk itu, dia meminta agar tidak membuang energi untuk membahas hal itu.
"NasDem mampu memprediksikannya, sebelum sampai situ, game is over. Untuk apa kita buang energi pada hal-hal itu," ucapnya.
Menurut Paloh, saat ini banyak hal yang lebih penting dibahas daripada usulan penundaan pemilu. Salah satunya penanganan pandemi virus Corona.
"Masalah pandemi kita belum selesai. Masalah ancaman krisis baru terhadap seluruh aspek kehidupan kita, ini jelas. Kita ada ancaman krisis zaman sekarang. Belum lagi obsesi kita dalam keinginan pemindahan ibu kota. Ini hal-hal yang lebih besar daripada hal itu," jelasnya.
Seperti diketahui, tiga partai koalisi pemerintah, yakni Golkar, PKB, dan PAN, sudah menyatakan mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, empat partai koalisi menolak, yakni NasDem, PDIP, Gerindra, dan PPP. Penolakan tegas juga dilakukan partai di luar koalisi pemerintah, yakni Demokrat dan PKS.
Simak Video 'Survei LSI: Masyarakat Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden!':
