ADVERTISEMENT

LSM Bikin Petisi Tolak Penundaan Pemilu 2024: Menunda Berarti Langgar Hukum

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 03 Mar 2022 15:28 WIB
Ilustrasi Pemungutan Suara di bilik suara pada pemilu 2014
Ilustrasi (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -

Sebanyak delapan lembaga swadaya masyarakat (LSM) membuat petisi menolak penundaan Pemilu 2024. Mereka menganggap penundaan pemilu sebagai pelanggaran hukum tertinggi di RI.

LSM itu antara lain Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI), Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Konstitusi Demokrasi (Kode) Inisiatif, Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengklaim wacana penundaan Pemilu 2024 bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Sebab, UUD 1945 menyatakan jabatan presiden dan wakil presiden diemban selama 5 tahun dan hanya sampai dua periode.

"Kesimpulannya, menunda Pemilu 2024 berarti melanggar hukum tertinggi Negara Republik Indonesia," kata Khorunnisa melalui rilis tertulis, Kamis (3/3/2022).

Namun nyatanya, Khorunnisa menyebut, para elite partai DPR malah memperluas dukungan agar dapat mengubah konstitusionalitas pemilu berkala dan pembatasan masa jabatan presiden. Bahkan, kata dia, tiga partai, yakni PKB, Golkar, dan PAN, sudah terang-terangan memberikan sinyal dukungan penundaan pemilu.

Merujuk Pasal 37 ayat (1) dan (3) UUD 1945, usul perubahan pasal-pasal UUD bisa diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga, sedangkan mengubahkan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MPR. Itu artinya, tiga partai besar itu hanya membutuhkan satu atau dua dukungan partai lainnya untuk bisa mengusulkan amandemen konstitusi bersama DPD.

"Lalu koalisi DPR yang amat besar pendukung pemerintahan Presiden Jokowi lebih dari cukup untuk melancarkan amandemen," ujarnya.

"Namun amandemen itu akal-akalan belaka karena sangat bertentangan dengan konstitusionalisme pembatasan kekuasaan melalui limitasi masa jabatan yang lahir dari sejarah perjalanan bangsa dan merupakan amanat reformasi," sambungnya.

Karena itu, Khoriunnisa memandang menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang jabatan presiden membuat Indonesia melanggar prinsip pemerintahan presidensial. Sebagai bagian dari sistem politik hasil reformasi, sistem presidensial punya dua perbedaan mendasar dengan sistem parlementer.

Pertama, pemerintahan yang terpisah dari parlemen. Kedua, presiden sebagai kepala pemerintahan punya masa jabatan yang tetap dan dibatasi oleh pemilihan langsung oleh rakyat secara berkala.

"Semua itu menjelaskan bahwa penundaan Pemilu 2024 menyerta perpanjangan masa jabatan presiden melanggar aspek hukum, politik, dan ekonomi. Sama halnya dengan kelanjutan Pilkada 2020, menunda Pemilu 2024 merupakan wujud penyelenggaraan negara yang berdasar pada kepentingan politik elite untuk mempertahankan bahkan memperluas kekuasaannya," tegasnya.

Dilihat melalui situs change.org, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 639 lebih orang.

Simak Video 'Survei LSI: Masyarakat Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden!':

[Gambas:Video 20detik]



(taa/lir)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT