ADVERTISEMENT

Sikap PSI Dinilai Tunjukkan Orkestrasi Partai Koalisi Dukung Jokowi 3 Periode

Matius Alfons - detikNews
Kamis, 03 Mar 2022 13:45 WIB
Hendri Satrio
Hensat (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara terang-terangan mendukung wacana perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode. Sikap PSI tersebut dinilai semakin menegakkan adanya orkestrasi di dalam partai koalisi untuk memperpanjang jabatan Jokowi.

"Komentar PSI yang mendukung tiga periode ini justru semakin menegakkan ada orkestrasi di kalangan koalisi pemerintah untuk memperpanjang jabatan presiden, gitu," kata pendiri lembaga KedaiKOPI Hendri Satrio saat dihubungi, Kamis (3/3/2022).

Pria yang akrab disapa Hensat ini menyebut orkestrasi memperpanjang jabatan Jokowi dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya, kata dia, penundaan pemilu.

"Baik itu melalui penundaan pemilu atau amendemen, orkestrasi-orkestrasi ini tampaknya makin lama makin jelas terlihat oleh rakyat," ucapnya.

Hensat menduga adanya kelompok atau tokoh yang memang berkepentingan untuk memperpanjang jabatan Jokowi. Meski begitu, dia belum bisa memastikan siapa dalang di balik kepentingan tersebut.

"Yang memulai ini pasti bukan dari KedaiKOPI karena nggak ada kepentingannya. Yang memulai pasti kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh yang memiliki kepentingan," ujarnya.

PSI Dukung Jokowi 3 Periode

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak penundaan pemilu yang digaungkan oleh sejumlah petinggi partai politik, tetapi mendukung jabatan tiga periode Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rocky Gerung geram.

Mulanya, Sekjen PSI Dea Tunggaesti tegas menolak Pemilu 2024 ditunda. Menurutnya, alasan penundaan pemilu karena situasi pandemi tidaklah urgen.

"PSI tidak bisa menerima usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Idealnya, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota) tetap terlaksana pada 14 Februari 2024," kata Dea Tunggaesti, dilansir dari Antara, Rabu (2/3).


Meski begitu, Dea menambahkan, bila partai-partai di DPR melihat adanya aspirasi kuat dari rakyat agar Presiden Jokowi meneruskan kepemimpinannya menjadi tiga periode, jalan satu-satunya adalah melalui amendemen UUD RI. Hal ini, terang Dea, memungkinkan pembatasan jabatan presiden maksimal menjadi tiga periode.

"Ini adalah pilihan paling adil, dan nantinya tidak hanya Pak Jokowi, tetapi Pak SBY bisa ikut berlaga kembali. Begitu juga Pak JK bisa ikut berkompetisi sebagai kandidat calon wakil presiden melalui mekanisme pemilu yang jujur, adil, dan transparan pada 2024," katanya.

Dea menginginkan Jokowi memimpin kembali Indonesia. "Namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amendemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali pada Pemilu 2024," ujarnya.

Simak Video 'Pro-Kontra Wacana Pemilu 2024 Ditunda':

[Gambas:Video 20detik]



(maa/imk)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT