Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyebut wacana Pemilu 2024 ditunda tak memiliki dasar yang kuat. Andreas meminta wacana tersebut ditutup dan tak disandarkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Wacana penundaan pemilu ini tidak punya dasar hukum maupun dasar politik karena secara yuridis UUD 1945 mengatur presiden dipilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun," kata Andreas kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).
"Sehingga, kalau menunda Pemilu 2024, pertama, akan terjadi kekosongan jabatan, semua jabatan yang dipilih oleh rakyat, baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia maupun legislatif pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta DPD," imbuhnya.
Alasan kedua, menurut Andreas, harus mengamandemen UUD 1945 untuk menambah jabatan-jabatan yang dipilih oleh rakyat. Cara lain adalah Presiden Jokowi mengeluarkan dekrit untuk penambahan masa jabatan, namun hal ini akan berakibat presiden melawan konstitusi, karena presiden disumpah untuk taat konstitusi.
"Ketiga, secara politik penambahan jabatan ini menjadi ironi setelah DPR melalui Komisi II bersama pemerintah telah memutuskan agenda tahapan-tahapan Pemilu 2024, yang mana di Komisi II DPR ini berisi wakil-wakil partai, termasuk dari partai-partai yang ketumnya mengusulkan penundaan pemilu," ujarnya.
Menurutnya, kesepakatan tanggal Pemilu 2024 dengan usulan penundaan pemilu sebagai hal kontradiktif. Dia mengatakan hal itu akan menjadi pertanyaan masyarakat apakah ketika Komisi II DPR RI memutuskan tahapan pemilu tidak diketahui para ketum partai politik.
"Keempat, alasan ekonomi pun tidak bisa dipertanggungjawabkan karena justru dari tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan ke depan kita berjuang untuk pemulihan ekonomi. Dan salah satu kunci pemulihan ekonomi adalah kepastian regulasi politik," ucapnya.
Bagi Andreas, mewacanakan penundaan pemilu ini justru berbahaya bagi kepastian regulasi politik yang akan berdampak bagi upaya pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, Andreas meminta wacana penundaan pemilu ditunda dan tak disandarkan pada Jokowi.
"Sehingga lebih baik kita tutup wacana penundaan pemilu dan lebih berkonsentrasi untuk pemulihan ekonomi, agenda yang berkaitan dengan kepentingan langsung masyarakat, seperti minyak goreng, harga kedelai yang mahal, dan terutama mengatasi pandemi ini secara tuntas," tegas Andreas.
"Presiden sudah jelas mengatakan taat konstitusi, dan tidak setuju dengan penambahan jabatan atau penundaan pemilu, sehingga janganlah menyandarkan penundaan pada presiden. Sudahlah, kita tutup wacana ini, dan fokus pada agenda pemulihan pandemi dan ekonomi," imbuhnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Saksikan Video 'Pemerintah Tak Ingin Dikait-kaitkan dengan Usulan Penundaan Pemilu':
