.webp)
Wacana penundaan Pemilu 2024 semakin panas. Beberapa pihak bersuara mendukung dan menolak wacana tersebut.
Diketahui, wacana itu bergulir kembali usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikannya. Cak Imin mengatakan usulan itu adalah aspirasi pengusaha.
Usulan Cak Imin diikuti oleh dua ketua umum partai politik lain, yakni Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
NasDem Ajak Tetap Gelar Pemilu
Ketua Umum NasDem Surya Paloh angkat bicara terkait usulan penundaan pemilu yang dilontarkan tiga ketua umum partai politik koalisi Presiden Jokowi. Tidak ikut ketum yang lain, Surya Paloh tegas menolak wacana tersebut.
"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka NasDem akan berada paling depan (mematuhi aturan)," kata Surya Paloh dalam keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022).
Dalam konstitusi Pasal 22E UUD 1945 secara imperatif menyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Partai NasDem, kata Surya Paloh, akan memegang aturan yang merujuk konstitusi yang ada. Dia juga mengajak kepada para elite partai untuk mematuhi konstitusi.
"Tentu kita mengajak semua pihak, untuk tetap menggelar pemilu," kata Paloh.
Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali meyakini usul penundaan pemilu itu datang dari keinginan partai.
"NasDem percaya bahwa usulan tersebut hanya keinginan personal," kata Ahmad Ali kepada wartawan.
Ahmad Ali menyatakan pemerintah tak mungkin memobilisasi parpol-parpol terkait usulan tersebut. Sebab, ujar dia, pemerintah telah bersepakat dengan DPR soal tahapan pemilu, termasuk dengan jadwal gelaran pemilu.
"Nggak mungkin pemerintah memobilisasi parpol karena pemerintah sudah bersepakat dengan DPR tentang tahapan pemilu," ujarnya.
Pakar Sebut Usulan Tak Masuk Akal
Pakar politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas'udi, menyebut usulan penundaan Pemilu 2024 sebagai hal yang tak masuk akal dan kontraproduktif. Para politisi disarankan untuk belajar sejarah.
"Saya kira usulan itu tidak masuk akal dan kontraproduktif terhadap perkembangan dan pembangunan demokrasi yang kita lakukan selama ini," kata Dekan Fisipol UGM ini saat dihubungi wartawan, Selasa (1/3/2022).
Dia mengatakan penundaan pemilu saat ini tidak ada urgensinya sama sekali. Justru jika usulan ini diterima maka akan menggerus kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.
"Nggak masuk akal pemilu ditunda. Karena tidak ada situasi yang mendesak, kemudian ketua parpol atau siapa pun harus paham bahwa ukuran dasar dari demokrasi yang prosedural itu pemilu yang diselenggarakan rutin," kata Wawan.
Dekan Fisipol UGM itu mengingatkan komitmen untuk menjaga dan mengembangkan satu sistem yang demokratis. Selain itu, para politisi disarankan untuk belajar sejarah.
"Mereka harus belajar dari sejarah, kalau melakukan, mengusulkan sesuatu tanpa memperhatikan apa yang menjadi aspirasi publik justru akan kontraproduktif. Nanti hanya akan gaduh, karena digugat sana-sini, dipersoalkan, masyarakat akan demo menyampaikan pendapat, akan ada petisi," sambungnya.
Politikus PDIP Yakin Jokowi Taat Konstitusi
Politikus PDIP Andreas Hugo mengatakan usulan penundaan pemilu menjadi ironi ketika pemerintah dan Komisi II DPR sudah menetapkan jadwal Pemilu 2024. Menurutnya, dalam Komisi II DPR, itu sudah merupakan keputusan internal tiap partai, termasuk ketua umum.
"Secara politik, penambahan jabatan ini menjadi ironi setelah DPR melalui komisi 2 bersama pemerintah telah memutuskan agenda tahapan pemilu 2024 yang mana di Komisi II DPR ini berisi wakil-wakil partai termasuk dari partai-partai yang ketumnya mengusulkan penundaan pemilu. Ini kan menjadi aneh, akan menjadi pertanyaan masyarakat apakah ketika Komisi II memutuskan tahapan pemilu tidak diketahui para ketumnya," ujar Andreas.
Andreas mengatakan alasan ekonomi pun tidak bisa menjadi dasar pemilu ditunda. "Alasan ekonomi pun, tidak bisa dipertanggungjawabkan karena justru dari tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan ke depan kita berjuang untuk pemulihan ekonomi. Dan salah satu kunci pemulihan ekonomi adalah kepastian regulasi politik sehingga mewacanakan penundaan pemilu ini justru berbahaya bagi kepastian regulasi politik, yang akan berdampak bagi pemulihan ekonomi itu sendiri," katanya.
Fahri Duga Ada yang Main Sendiri
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menganggap pemerintah tak tahu-menahu soal terkait pernyataan tiga ketum parpol koalisi soal penundaan pemilu. Sepakat dengan Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini, Fahri menilai saat ini kelompok tersebut memang mulai bermain sendiri tanpa koordinasi dengan Presiden.
"Mungkin Faldo sebagai anak muda mencoba untuk jernih melihat bahwa tarikan kelompok kepentingan di samping Jokowi itu sekarang mulai bermain sendiri dan tidak ada koordinasi lagi dengan Presiden dan Istana, karena mereka adalah pemain-pemain yang punya kepentingan jangka pendek," kata Fahri kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).
Menurut Fahri Hamzah, ketiga ketum parpol tersebut pasti berbeda pandangan dengan Jokowi. Dia beralasan Jokowi sudah memerintahkan Mendagri dan KPU agar pemilu tetap diselenggarakan pada 2024.
"Presiden sudah perintah Mendagri dan KPU bersama DPR sepakati 14 Februari 2024 Pemilu. Artinya sudah final!" kata Fahri.
