Kasus Proyek Jambi, Orang Kepercayaan Zumi Zola Segera Disidang

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 01 Mar 2022 21:02 WIB
Ali Fikri
Ali Fikri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - KPK menyatakan berkas perkara tersangka Apif Firmansyah telah lengkap. Orang kepercayaan mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, itu akan segera diadili di kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Pemprov Jambi tahun 2016-2021.

"Dengan telah terpenuhinya seluruh kelengkapan berkas perkara penyidikan tersangka AF (Apif) dan dinyatakan lengkap (P21) oleh tim jaksa, Selasa (1/3) Tim Penyidik melaksanakan tahap II (penyerahan Tersangka dan barang bukti) pada tim jaksa," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).

Ali mengatakan penahanan Apif dilakukan perpanjangan selama 20 hari ke depan hingga 20 Maret 2022. Apif ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

"Penahanan tetap dilanjutkan oleh tim jaksa untuk 20 hari ke depan, terhitung 1 Maret 2022 s/d 20 Maret di Rutan KPK pada gedung Merah Putih," kata Ali.

Selanjutnya, Ali menyebut KPK akan menyusun surat dakwaan dalam 14 hari kerja dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Apif akan disidang di Pengadilan Tipikor Jambi.

"Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor akan segera dilakukan dalam batas waktu 14 hari kerja," katanya.

"Persidangan dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Jambi," imbuhnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menjerat 18 orang sebagai tersangka, 12 di antaranya sudah diproses hingga persidangan. Pihak-pihak yang diproses tersebut adalah mantan Gubernur Zumi Zola, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta.

Zumi Zola divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan 6 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Zumi juga dihukum pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya.

Terbaru, ada 12 anggota DPRD Jambi dan seorang swasta yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ke-12 anggota DPRD Provinsi Jambi yang menjadi tersangka itu diduga mengumpulkan para anggota fraksi di DPRD Jambi terkait pengesahan APBD.

Para anggota DPRD Jambi yang menjadi tersangka diduga menerima Rp 400-700 juta per fraksi atau Rp 100-200 juta per orang. Menurut KPK, dugaan suap untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 senilai total Rp 12,9 miliar dan untuk RAPBD 2018 senilai Rp 3,4 miliar. KPK menduga suap itu sebagian berasal dari pengusaha Jeo Fandy Yoesman Alias Asiang. (azh/dwia)