.webp)
Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung pencapaian Minimum Essential Force (MEF) TNI dan Grand Design Polri. Dukungan diberikan karena TNI-Polri merupakan dua institusi yang penting untuk menjaga stabilitas nasional dan melindungi rakyat Indonesia. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat memberikan pembekalan di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022.
"TNI selalu menjadi harapan rakyat agar dapat terwujudnya TNI sebagai alat negara yang profesional dan memiliki kemampuan serta kekuatan yang efektif dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022).
Khusus untuk TNI, Puan mengingatkan medan pertempuran saat ini bukan hanya darat, udara, dan laut saja. Namun, TNI perlu mengantisipasi medan perang baru yakni cyber.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"TNI ke depan, agar telah mengantisipasi konsep postur kemampuan dan kekuatan TNI, yang telah memasukkan berbagai faktor perkembangan terakhir," ujar Puan.
Puan menjelaskan faktor-faktor tersebut adalah aspek geopolitik, perkembangan teknologi, ancaman gerakan separatisme, aksi terorisme, ancaman disintegrasi bangsa, dan bentuk ancaman baru terhadap kedaulatan negara serta operasi militer lainnya.
Ia mengatakan dalam membangun kekuatan TNI telah menerapkan Minimum Essential Force sejak 2010 lalu. MET TNI sendiri terbagi dalam tiga tahapan yakni Renstra I (tahun 2010-2014), Renstra II (tahun 2015-2019), dan Renstra III (tahun 2020-2024). Untuk capaiannya, renstra tahap II sebesar 61,48% dari target sebesar 74,62%.
"Ke depan diperlukan upaya dan komitmen bersama antara Pemerintah, TNI, dan DPR, dalam mencapai target MEF pada Renstra Tahap III yang akan berakhir pada tahun 2024," kata Puan.
Ia mengatakan DPR RI akan selalu berkomitmen untuk mendukung kekuatan TNI dalam menjaga pertahanan negara.
"DPR RI memiliki komitmen yang tinggi, untuk ikut mendukung upaya membangun kekuatan TNI dalam melaksanakan pertahanan negara. Pembangunan postur pertahanan militer MEF agar dilakukan dengan pemilihan alutsista yang mutakhir, baru dan sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.
Sementara itu, untuk Polri, Puan berharap institusi tersebut bisa meningkatkan kinerja sesuai dengan harapan rakyat.
"Kepolisian yang semakin andal dan profesional, dilakukan melalui transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan. Keberhasilan Polri dalam melakukan transformasi tersebut, akan menjadikan Polri yang modern," katanya.
Adapun untuk grand strategy Polri telah merancangnya sejak tahun 2005 yang dimulai pada tahap I (tahun 2005-2010) untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Tahap II (tahun 2011-2015) untuk membangun kemitraan antara masyarakat dan Polri.
Selanjutnya yakni tahap III menuju organisasi Polri yang unggul (strive for excellence) pada 2016-2020 dan tahap IV yakni organisasi Polri yang unggul (excellent) pada 2021-2025.
"Kelak Polri dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan skill, knowledge, dan kemajuan teknologi 4.0 untuk dapat melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat serta menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Polri ke depan adalah Polri yang modern. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi, untuk ikut mendukung upaya membangun Polri yang modern," kata Puan.
Puan berharap agar dua institusi tersebut tetap mengawal agenda strategis nasional yakni Reformasi Struktural di TNI-Polri yang meliputi Pembangunan SDM (sumber daya manusia), infrastruktur, dan reformasi pelayanan publik.
"Pembangunan SDM personel TNI dan POLRI, sudah tentu akan diarahkan dalam membangun kapasitas personel yang profesional. Kemampuan profesional tersebut disertai dengan keandalan dalam menguasai perkembangan teknologi," ujarnya.
Pembangunan SDM TNI-Polri perlu diarahkan untuk memperkuat dan mempertebal karakter personel yang memiliki rasa cinta Tanah Air dan semangat kebangsaan yang tinggi. Sehingga setiap personel TNI-Polri menjadi perekat untuk mempersatukan rakyat dalam menjaga Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Inilah tugas kebudayaan TNI-Polri yaitu membangun budaya toleran, budaya gotong royong, serta memperkuat kesadaran anak bangsa bahwa Indonesia dipersatukan oleh Pancasila," kata Puan.
Untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana TNI-Polri tidak bisa dilakukan dengan waktu singkat dan butuh proses. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran.
"Upaya mencapai terwujudnya postur kekuatan TNI-Polri yang ideal tentu tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat karena dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan negara dari berbagai hal, seperti dalam hal penganggaran dan industri nasional," kata Puan.
Meskipun terhadap keterbatasan anggaran, Puan mengatakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur TNI-Polri masih bisa dilakukan dengan cara saling bersinergi, cermat, dan berkomitmen.
"DPR RI menekankan bahwa pilihan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan TNI-Polri dalam membangun kemampuan dan kekuatannya, agar memperhatikan aspek akuntabilitas, profesionalitas, modernisasi yang berkelanjutan, serta tepat manfaat," ujarnya.
Puan berpesan agar personel TNI-Polri mampu menjaga integritasnya serta bisa memberikan rasa aman dan tentram bagi rakyat.
"Personel TNI-Polri juga diharapkan dapat menjaga integritasnya sebagai alat negara yang berwibawa, dihormati rakyat, dan memberikan rasa aman dan tenteram," tutupnya.
Simak juga video 'Jokowi Ingatkan TNI-Polri Tak Ikut Urusan Demokrasi':
