.webp)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti wacana penundaan Pemilu 2024 yang diutarakan sejumlah elite politik. Ia menilai usulan itu bisa memancing gejolak di masyarakat.
"Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elite politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elite politik bisa ditawur oleh rakyat," ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis, Senin (28/2/2022).
LaNyalla menekankan satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui Pemilu 5 tahunan. Sebab, lanjutnya, sistem hasil Amandemen UUD 1945 hanya memberi ruang itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu sekarang cari akal untuk menunda Pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas. Dan Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas," tegas LaNyalla.
Mantan Ketua PSSI ini menuturkan secara logika rakyat bakal berpikir ketimbang menunda Pemilu, lebih baik menunda pembangunan IKN. Menurutnya, para elite politik seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden.
"Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu," cetus LaNyalla.
"Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka negarawan," beber LaNyalla.
Ia pun mengingatkan sistem Demokrasi Pancasila yang asli, sebelum dilakukan Amandemen, adalah yang paling cocok untuk Indonesia. Dalam sistem tersebut, kata LaNyalla, MPR sebagai lembaga tertinggi diisi representasi partai politik, TNI-Polri, utusan daerah dan utusan golongan untuk sama-sama merumuskan haluan negara dan memilih mandataris MPR untuk menjalankan.
Simak video 'Pemerintah Tak Ingin Dikait-kaitkan dengan Usulan Penundaan Pemilu':
