Tolak Penundaan Pemilu, PDIP Perjuangkan Amandemen Konstitusi Hidupkan PPHN

Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden berlanjut pada upaya melakukan amandemen konstitusi atau Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu mengatakan pihaknya menolak usulan penundaan pemilu dan memilih memperjuangkan amandemen konstitusi dalam memuat Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Mulanya, Masinton menyebut bahwa PDIP bersikap sesuai arahan Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri untuk menekankan komitmen bernegara terkait usulan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Sikap PDI Perjuangan yang kami dari pembekalan, pengarahan, yang disampaikan oleh Ibu Megawati jauh sebelumnya, beliau selalu menekankan komitmen bernegara. Komitmen bernegara itu apa? Kepatuhan kepada konstitusi dan perundang-undangan," kata Masinton dalam agenda Total Politik bertajuk 'Usulan Jabatan Presiden Diperpanjang, Gimana Nasib Kepala Daerah?' di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (27/2/2022).

"Nah, terkait dengan adanya usulan untuk melakukan penundaan pemilu atau segala macam, prinsipnya kalau PDIP menolak penambahan masa periode presiden jadi tiga periode, karena sudah dibatasi dua periode," tambahnya.

Masinton mengatakan saat ini PDIP justru memperjuangkan amandemen UUD 1945 terkait penambahan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam penetapan PPHN. Menurutnya, sebuah bangsa harus memiliki perencanaan yang baik secara jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Sampai saat ini belum (amandemen konstitusi terkait penundaan pemilu). Kalau PDIP yang diperjuangkan adalah pokok-pokok haluan negara, bagaimana sebuah bangsa dia harus punya perencanaan baik itu jangka pendek, menengah, dan panjang," ujarnya.

Menurutnya, tak mungkin sebuah negara hanya berjalan dengan visi-visi presiden. Lantas, kata dia, tak ada pembangunan yang berkesinambungan.

"Karena, nggak mungkin sebuah negara hanya berjalan dengan program dari presiden, itu juga kita nggak ada pembangunan yang berkesinambungan," imbuhnya.

Seperti diketahui, aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi usul agar Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Ketum PAN Zulkifli Hasan juga setuju Pemilu 2024 ditunda. Jika ditunda, berarti tidak ada transisi kepemimpinan, yang akhirnya bermuara pada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.