HNW Bahas Sejarah NKRI-Ajak Masyarakat Ingat 'Jas Hijau', Apa Itu?

Erika Dyah - detikNews
Minggu, 27 Feb 2022 12:34 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyampaikan doa dan keprihatinan atas musibah gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Sumatera Barat. Ia berharap masyarakat setempat diberi kesabaran dan ketabahan menghadapi cobaan tersebut.

Di hadapan masyarakat Kota Padang, Sumbar pada Sabtu (26/2), Hidayat pun berharap agar para korban luka dari gempa yang terjadi Jumat (25/2) segera sembuh dan sehat seperti sediakala. Sedangkan mereka yang meninggal, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan khusnul khotimah.

Selain itu, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerja sama MPR dengan Pimpinan Pusat Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia ini Hidayat pun mengingatkan peran penting para ulama dan umat Islam dalam mempertahankan NKRI.

Ia mengutip pesan Bung Karno tentang 'jas merah' agar generasi muda selalu mengingat dan mencontoh para pendahulunya.

"Selain jas merah, kita juga harus mengingat jas hijau (jangan sekali-kali melupakan jasa ulama, umarok dan umat Islam). Karena jasa umat Islam, ulama, dan para sultan mempertahan NKRI sangat besar," kata Hidayat dalam keterangannya, Minggu (27/2/2022).

Menurutnya, mendekati 3 April mendatang bangsa Indonesia tidak boleh melupakan jasa Ketua Fraksi Partai Masyumi di DPR RIS, M. Natsir. Sebab, pada 3 April 1950 Natsir menyampaikan penolakannya terhadap hasil Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag Belanda.

Konferensi itu menempatkan Indonesia sebagai negara bagian di bawah kekuasaan ratu Belanda. Melalui mosi integral Natsir yang disampaikan di hadapan sidang DPR RIS pada 3 April 1950, bangsa Indonesia kembali menjadi NKRI sebagaimana cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

Diketahui, bangsa Indonesia juga menolak Republik Indonesia Serikat bentukan Belanda saat itu. Karenanya, Hidayat menilai sudah semestinya bila tanggal 3 April ditetapkan menjadi hari NKRI.

Ia mengatakan Natsir juga yang mengusulkan gambar bintang pada perisai Burung Garuda sebagai simbol sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Keputusan itu diambil pada sidang KNIP saat menetapkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

"Keikhlasan Natsir, berjuang tanpa pamrih untuk bangsa dan negara Indonesia, membuat usulannya selalu diterima oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia kala itu. Natsir juga menginspirasi umat Islam bahwa berjuang mensyiarkan agama juga harus dilakukan melalui lembaga-lembaga negara, agar keinginan dan aspirasi umat Islam dapat direalisasikan," jelasnya.

Hidayat menambahkan Natsir merupakan salah satu tokoh yang kembali mengusulkan pembentukan Kementerian Agama, meski usulan itu sempat ditolak. Namun, dengan perjuangan dan kepiawaian Natsir melakukan lobi terhadap tokoh-tokoh lain, akhirnya pemerintah membentuk Kementerian Agama.

Ia menekankan perjuangan yang dilakukan Natsir ini harus dilanjutkan. Apalagi, rongrongan dan ancaman terhadap NKRI tidak pernah berhenti. Baik itu komunisme, liberalisme, hingga Neo kolonialisme yang datang silih berganti.

Ia mengimbau agar bangsa Indonesia terus merawat serta menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi. Menurutnya, tidak boleh ada pembiaran terhadap praktik kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlawanan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk soal masa jabatan presiden.

"Tidak boleh ada pelanggaran terhadap konstitusi negara kalau kita tidak menghendaki pertikaian dan perpecahan di antara bangsa Indonesia. Apalagi, amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 sudah memberikan tempat yang sangat baik bagi tiap-tiap warga negara, beserta hak asasinya. Amandemen juga memasukkan istilah iman, takwa, dan akhlak mulia yang tidak terdapat pada konstitusi sebelumnya," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa HNW ini juga menyentil surat edaran Kemenag No. 5/2022. Menurutnya, SE yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid itu sama sekali tidak mempertimbangkan sifat-sifat kekhasan daerah. Padahal, sejak lama kekhasan daerah sudah diakui keberadaannya melalui otonomi daerah.

"UUD NRI 1945 memberi ruang yang luas bagi otonomi daerah, tetapi SE Kemenag malah menganulirnya. Banyak daerah yang selalu merindukan suara-suara merdu dari pengeras suara di masjid sesuai sila kelima Pancasila. Tetapi, Kemenag malah membuat SE yang tidak menghormati otonomi. Padahal menjaga otonomi adalah bagian dari cara Bangsa Indonesia merawat NKRI," pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan sosialisasi ini berlangsung di Hotel Pangeran Beach, Kota Padang Sumatera Barat pada Sabtu (26/2). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Adian Husaini, Pembina Dewan Da'wah, KH. Kholil Ridwan, Lc, dan Ahmad Natsir Zubaidi, Tokoh Ulama Sumbar, Buya Mas'eod Abidin, serta Keluarga dari Allah Yarham Mohammad Natsir, Zailirin Y.Z beserta istri.

(ega/ega)