ADVERTISEMENT

Hidayat Nur Wahid Minta Kemenag Kaji Ulang Aturan Pengeras Suara Masjid

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Kamis, 24 Feb 2022 14:19 WIB
Toa masjid (Andhika/detikcom)
Foto: Toa masjid (Andhika/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas yang ingin menghadirkan harmoni di antara umat beragama dengan mengeluarkan aturan pengeras suara di masjid. Namun di sisi lain, dia juga mengkritisi Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala karena diberlakukan secara general dan tidak mempertimbangkan kearifan lokal.

Surat edaran tersebut dikhawatirkan malah berbalik menciptakan keresahan, saling curiga dan disharmoni di kalangan masyarakat.

"Seharusnya, sebelum membuat surat edaran, Menag terlebih dahulu membuat kajian yang objektif dan komprehensif, serta berkomunikasi terlebih dulu dengan para wakil rakyat di Komisi VIII DPR RI, yang membidangi urusan agama. Karena mereka seperti saat reses sekarang ini, menyerap aspirasi konstituen dan warga, termasuk yang terkait dengan masjid dan musala serta masalah harmoni antar umat beragama. Saya mendapat banyak masukan warga yang hampir semuanya menyayangkan dan tidak sependapat dengan surat edaran baru tersebut," ujar Hidayat dalam keterangannya, Kamis (24/2/2022).

Lebih lanjut ia menjelaskan regulasi penggunaan pengeras suara sudah ada bahkan sejak tahun 1978 melalui Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kep/D/101/1978. Kemudian dipertegas kembali diberlakukannya melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam pada 2018.

"Ini bukan aturan baru, SE itu sudah ada sejak 44 tahun lalu. Sayangnya, SE yang dikeluarkan Menteri Agama, ini berbeda secara mendasar karena generalisasi pemberlakuannya di seluruh Indonesia. Tanpa menyebutkan kembali soal kearifan lokal, serta objektivitas membedakan masjid dan musala di kawasan kota dan desa, di kawasan mayoritas muslim atau minoritas muslim," papar dia.

"Sekali pun tidak disebut adanya faktor krusial yang menjadi sebab serius mengapa Surat Edaran itu dinaikkan kelasnya, dari Surat Edaran Dirjen menjadi Surat Edaran Menteri. Mestinya disebutkan fakta-fakta dalam rentang waktu 4 tahun dari tahun 2018 saat masih berbentuk Surat Edaran Dirjen Bimas Islam hingga tahun 2022 saat dinaikkan kelas menjadi Surat Edaran Menteri, mestinya disebutkan ada masalah-masalah disharmoni apa, sehingga SE tersebut perlu dinaikkan kelasnya," lanjutnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai Instruksi Dirjen Bimas Islam pada 1978 lebih baik. Dikatakannya, dalam rangka menghadirkan harmoni, lebih baik Surat Edaran Dirjen itu diperbaiki untuk diperkuat karena berlaku objektif dan adil. Tentunya dengan mempertimbangkan aspek lokalitas, dan kebudayaan masyarakat setempat.

Dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam disebutkan ketentuan ketat terhadap penggunaan pengeras suara di masjid dan musala hanya untuk kota besar, seperti ibu kota negara, ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten/kota yang penduduknya beraneka ragam, baik dari segi agama, jam kerja dan lain sebagainya.

"Instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut juga mengecualikan pengaturan tersebut untuk masjid, langgar dan musala di desa/kampung, dengan tetap memperhatikan tanggapan dan reaksi masyarakat. Itu surat edaran yang bijak. Sayangnya, SE Menag sekarang, ini tidak membuat pengecualian tersebut. Malah diberlakukan secara general, dipukul rata untuk semua daerah di Indonesia. Sekalipun tidak ada laporan munculnya masalah serius yang masif dengan terjadinya disharmoni akibat pemakaian pengeras suara masjid atau musala," ujarnya.

HNW mengatakan, masyarakat daerah-daerah di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat, hingga Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, NTB, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara, sudah sangat harmoni dengan pengeras suara di masjid dan musala. Bahkan, menurutnya banyak warga dan tokoh masyarakat di Jakarta, seperti di Mampang, Kebayoran Lama dan Cempaka Putih, yang menyatakan tidak ada masalah dengan pengeras suara dari masjid atau musala yang mengumandangkan suara azan, pengajian, dan tarhim.

"Salah satu tokoh FKDM, Pak Warli, malah menyampaikan bahwa Surat Edaran Menag itu justru bisa jadi beban di tengah warga sehingga bisa memicu terjadinya disharmoni. Karenanya beliau meminta agar SE Menag no 05/2022 itu dikaji ulang saja," tutur dia.

Ia khawatir, sikap SE yang menggeneralisir itu justru akan menimbulkan disharmoni di kalangan masyarakat. Sebagaimana temuan di Jakarta seperti Cempaka Putih, Mampang, dan Kebayoran Lama. Padahal, di daerah-daerah itu tidak ada masalah dengan penggunaan pengeras suara di masjid/musala untuk kepentingan syiar agama Islam.

"Mereka yang sudah harmoni dan tidak ada masalah dengan pengeras suara, seharusnya cukup diberi rambu-rambu umum soal pentingnya peran masjid dan musala dan pengeras suaranya dalam menjaga dan menguatkan harmoni dan kerukunan umat beragama," tukasnya.

Kementerian Agama disarankan fokus dalam mengatasi persoalan yang ada di masjid dan masyarakat di lingkungan masjid. Mengingat selama periode 2018 saat SE masih di Dirjen, hingga 2022 saat SE naik kelas jadi tingkat menteri, bukan soal pengeras suara yang menjadi isu nasional. Melainkan semakin banyaknya kasus teror dan tindakan kriminal terhadap masjid yang menjadi korban vandalisme.

"Dalam rangka menghadirkan harmoni masjid dan musala dengan masyarakat sekitarnya terkait masalah-masalah yang menjadi isu nasional di atas, lebih tepat kalau Kemenag bukan hanya membuat SE (Surat Edaran), tapi membuat program bantuan langsung bagi masjid dan musala untuk memasangkan CCTV dan meningkatkan keamanan bagi imam, muazin, ustaz maupun jemaah. Juga adanya bantuan keuangan bagi masjid/musala untuk memperbaiki atau membeli pengeras suara yang bagus, sehingga bisa hadirkan suara yang menenteramkan, bagus dan tidak sumbang," tuturnya.

HNW setuju dengan Ketua MUI bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh yang berharap agar Surat Edaran dapat disusun secara adil, dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat serta tidak digeneralisir. Selain itu juga proporsional agar pengaturan rumah ibadah dapat menghadirkan harmoni dalam masyarakat. Serta tidak hanya menyasar kepada rumah ibadah dari satu agama saja seperti masjid atau musala.

"Pandangan MUI ini wajar, karena Menag sendiri sering menegaskan bahwa dirinya adalah Menteri Agama, bukan hanya Menteri Agama Islam, tapi Menteri untuk semua Agama yang diakui di Indonesia. Dan tentunya semua Agama, Umat beragama dan Rumah-Rumah Ibadahnya juga ingin menghadirkan harmoni dengan warga dan sesama. Dan Menteri Agama perlu membantu merealisasikannya. Maka sewajarnya kalau SE Menag no 05 tahun 2022 itu direvisi dan dikoreksi, agar bisa berperan hadirkan harmoni untuk semua Agama dan rumah-rumah ibadat, tidak malah menjadi penyebab terjadinya disharmoni," pungkasnya.

(prf/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT