ADVERTISEMENT

KPK Sita Aset Rp 50 M Bupati Probolinggo Nonaktif Puput Tantriana

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 22 Feb 2022 17:13 WIB
KPK melakukan OTT Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Sejumlah barang bukti pun diamankan, salah satunya uang tunai senilai Rp 362.500.000,00.
Bupati Probolinggo nonaktif (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta -

KPK menyita aset Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) di kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hingga kini aset yang disita KPK telah mencapai nilai Rp 50 miliar.

"Dalam perkara dugaan TPPU atas nama PTS dkk sejauh ini tim penyidik KPK telah melakukan penyitaan berbagai tanah dan bangunan serta aset nilai ekonomis lainnya dengan jumlah seluruhnya senilai sekitar Rp 50 miliar," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (22/2/2022).

Ali mengatakan KPK masih melengkapi berkas perkara Puput. Kasus dugaan TPPU ini juga menjerat suami Puput, yakni Hasan Aminuddin.

"Saat ini tim penyidik KPK masih terus melengkapi bukti dan menelusuri lebih jauh dugaan aset para tersangka dari hasil tindak pidana korupsi," ujar Ali.

Selanjutnya, Ali mengajak masyarakat membantu KPK melacak aset Puput lainnya. Masyarakat diminta melapor ke KPK jika mengetahui aset milik Puput.

"Penyelesaian perkara ini dibutuhkan peran serta masyarakat. Untuk itu, bagi yang mengetahui informasi atas dugaan kepemilikan aset para tersangka dimaksud silakan dapat sampaikan kepada KPK melalui call center 198 maupun saluran resmi KPK lainnya," ujarnya.

Diketahui, Puput Tantriana dan suaminya Hasan Aminuddin juga ditetapkan sebagai tersangka TPPU, selain perkara jual-beli jabatan. Sedangkan Puput dan Hasan, selaku mantan anggota DPR, akan segera disidang di kasus jual-beli jabatan.

KPK menetapkan 22 orang sebagai tersangka suap berkaitan dengan jual-beli jabatan kepala desa atau kades di Kabupaten Probolinggo. Para tersangka itu termasuk Puput Tantriana Sari beserta suaminya, Hasan Aminuddin.

KPK menyebut Puput mematok tarif jabatan kepala desa di Probolinggo sebesar Rp 20 juta ditambah upeti tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menerangkan awalnya pemilihan kepala desa serentak tahap II di Probolinggo itu sejatinya akan diagendakan pada 27 Desember mendatang. Akan tetapi, kata Alexander, pemilihan itu diundur dan pada 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa yang akan akan selesai menjabat.

Dia mengatakan jabatan kades yang ditinggalkan ini akan diisi oleh para pejabat yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN). Pengusulannya, menurutnya, melalui camat setempat.

Usulan nama harus mendapat persetujuan dari orang kepercayaan Puput yang notabene suaminya, yakni Hasan Aminuddin. Persetujuan ini berbentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama.

"Adapun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare," kata Alexander saat konferensi pers di gedung KPK, Selasa (31/8/2021).

(azh/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT