.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90MW di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Jokowi menerima laporan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla, soal lambatnya birokrasi di PLN.
Acara peresmian PLTA ini disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/2/2022). Dalam sambutannya, Jokowi awalnya menyinggung soal desakan global agar tidak lagi memakai energi fosil.
"Saya sangat senang sekali kenapa, karena kita semuanya akan meresmikan sebuah pembangkit listrik tenaga air yang itu adalah berarti energi hijau berarti EBT. Kita tahu sekarang global mendesak, mengajak, memberikan support kepada semua negara untuk menggeser pemakaian energi fosil, utamanya batu bara untuk masuk semuanya ke energi hijau," kata Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi memaparkan, Indonesia mempunyai potensi sekitar 418 gigawatt, dari hydropower, geothermal, hingga tenaga surya. Menurut Jokowi, upaya untuk menggeser dari batu bara ke energi hijau ini bukan perkara mudah.
"Saya sangat menghargai mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan Kalla Group dalam hal membangun hydropower, baik yang ada di Sulawesi Tengah, yang nanti akan selesai di Mamuju dan di Kerinci di Sumatera Barat," ujar Jokowi.
Baca juga: Jokowi Kembali Kunker ke Luar Daerah |
Jokowi kemudian menyinggung soal birokrasi di PLN. Dia meminta Dirut PLN membenahi agar birokrasi tidak terlalu lama.
"Yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi, utamanya di PLN itu betul-betul, Pak Dirut, diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi. Seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla negosiasi perizinan sampai lebih dari 5 tahun. Sekuat apa pun orang ngurusin izin negosiasi sampai lebih dari 5 tahun, kecapekan di ngurusin izin, belum bekerja di lapangan," imbuh Jokowi.
Jokowi memuji JK yang tahan banting mengurusi izin. Dia berharap PLTA selanjutnya di daerah lain bisa dibangun dengan baik.
"Untungnya Pak Jusuf Kalla dan manajemen Jusuf Kalla ini tahan banting, coba kalau ndak sudah mundur dulu, 5 tahun ngurus nggak rampung-rampung. Itu baru ngurus izinnya, belum nanti mendapatkan pendanaan konsorsium perbankan bukan sesuatu yang gampang," tutur Jokowi.
JK Soroti Birokrasi PLN
Pernyataan Jokowi itu menanggapi pernyataan JK yang sebelumnya menyampaikan laporan mengenai PLTA di Poso dalam kegiatan itu. JK awalnya bercerita saat mencari pekerja yang bisa mengerjakan turbin PLTA secara presisi.
Awalnya Kalla Group menghubungi salah satu perusahaan namun mereka menyatakan tidak bisa. Akhirnya pekerjaan itu bisa diselesaikan oleh pekerja dari Sukabumi yang merupakan lulusan STM.
"Ada sedikit ilustrasi Pak yang paling sulit di sistem membangun itu, turbinnya Pak. Turbin itu beratnya 80 ton, bagaimana memasangnya, yang satu mili pun tidak boleh salah. Karena kalau begitu, satu mili bisa rusak dia, jadi harus betul presisi. Mula-mula kita minta satu perusahaan Wijaya Karya tidak bisa. Kita tidak putus asa, sampai ketemu tim dari Sukabumi, Pak, tamatan STM, bekerja di luar negeri," ujar JK.
JK membanggakan pekerja di SLTA tersebut merupakan anak bangsa sendiri. Dia membandingkannya dengan para pekerja di Jawa yang umumnya orang asing.
"Kalau di Jawa umumnya orang asing yang kerja, orang Jepang, orang apa, orang China, tapi di sini orang Sukabumi yang datang, dan itu bukan insinyur. Jadi luar biasa potensi kita sebenarnya apabila potensi dikumpul," papar JK.
Barulah JK menyinggung soal birokrasi di PLN yang sampai menghabiskan lima tahun. Dia berharap negosiasi bisa lebih dipersingkat.
"Tentu untuk mencapai bagaimana mencapai 23 persen dan seterusnya itu dibutuhkan beberapa hal mempercepat proses di PLN. tadi Pak Dirut sudah paham bagaimana mempercepat proses negosiasi, ini negosiasinya 5 tahun Pak, baru negosiasi 5 tahun. Mengerjakan 7 tahun, jadi 12 tahun. Di Kerinci juga butuh negosiasi lebih dari 5 tahun, tapi insyaallah dengan pimpinan baru dan juga tentu keputusan Bapak, negosiasinya bisa lebih diperpendek, mungkin setahun cukup," beber JK.
JK menuturkan banyak orang yang ingin membangun PLTA. Namun kemudian mundur karena birokrasi yang panjang.
"Begitu banyak orang yang mau membangun Pak, terutama PLTA ini. Tapi tidak bisa maju karena soal-soal birokrasinya, bukan teknisnya karena ini birokrasinya yang lambat sekali. Apabila diperbaiki saya yakin di seluruh Indonesia bergerak itu para pengusaha-pengusaha," ucap JK.
(knv/hri)
