.webp)
Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan jadwal Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Usul Cak Imin itu dinilai untuk mengulur waktu demi menaikkan elektabilitas ketum parpol.
"Argumen Cak Imin yang mengusulkan pengunduran Pemilu 2024 itu sangat klise dan sarat kalkulasi kepentingan politik," kata Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam kepada wartawan, Kamis (24/2/2022).
Umam mengungkit pelaksanaan Pilkada 2020 yang tetap digelar di tengah pandemi. Padahal, menurut dia, situasi saat itu masih di tengah ketidakpastian dan ketiadaan vaksin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika argumen pemulihan ekonomi konsisten dilakukan, kenapa pemerintah memaksakan pelaksanaan Pilkada 2020 lalu di tengah ketidakpastian pandemi dan ketiadaan vaksin pada saat itu?" ujarnya.
Umam menganalisis alasan Cak Imin mengusulkan gelaran pemilu ada sejumlah faktor. Menurutnya, saat ini pendanaan politik dari swasta masih terkena imbas pandemi sehingga pemilu perlu diundur agar dana politik dari pelaku usaha bisa lebih terkonsolidasi.
"Terbatasnya pendanaan politik dari sektor swasta yang saat ini masih terdampak pandemi. Karena political funds dari sektor privat seret, maka satu-satunya opsi pengumpulan dana politik oleh partai-partai di lingkaran pemerintah adalah lewat public funds, salah satunya dari APBN," kata Umam.
Baca juga: Sikap PDIP: Tak Ada Ruang Penundaan Pemilu! |
"Usulan Cak Imin untuk mengulur jadwal pemilu ini tampaknya karena ia berharap bantuan dana politik dari sektor private atau pelaku usaha bisa lebih terkonsolidasi, seiring dengan membaiknya situasi pandemi dan pemulihan ekonomi," imbuh dia.
Di samping itu, ujarnya, usulan Cak Imin dilatarbelakangi oleh tingkat elektabilitasnya yang masih relatif rendah di hasil survei. Menurutnya, Cak Imin sedang mengulur waktu sembari meningkatkan elektabilitasnya tersebut sebelum pemilu digelar.
"Usulan Cak Imin ini adalah buying time strategy atau strategi mengulur waktu. Tokoh parpol yang punya elektabilitas memadai hanya Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Selebihnya, Airlangga, Cak Imin, dan pimpinan Parpol lainnya masih berada di posisi 1 koma," katanya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
"Artinya, upaya pengunduran pemilu ini adalah strategi mengulur waktu agar elektabilitas tokoh-tokoh pejabat publik non-parpol mengempis seiring berakhirnya periode kepemimpinan mereka, sembari berharap tokoh parpol bisa menaikkan elektabilitasnya masing-masing," sambung dia.
Umam melanjutkan usulan tersebut diduga hanya mengakomodir suara pengusaha yang khawatir kepentingannya terdampak oleh perubahan struktur kekuasaan nasional. Dengan demikian, argumen ini kemungkinan didorong oleh kepentingan ekonomi-politik segelintir elite.
"Besar kemungkinan hanya mengakomodir suara pengusaha yang berusaha mempertahankan kepentingan bisnis mereka yang khawatir terdampak oleh perubahan struktur kekuasaan nasional," ujarnya.
"Karena itu, argumen pengunduran pemilu besar kemungkinan di-drive oleh perselingkuhan kepentingan ekonomi-politik yang menjadi representasi kekuatan oligarki baru, yang berselancar dalam ruang demokrasi," imbuhnya.
Terakhir, dia mewanti-wanti elite jangan mengubah konstitusi sesuai keinginan. Menurutnya, partai politik harus berani berkompetisi secara adil tanpa mempermainkan demokrasi.
"Biarkan konstitusi berjalan, jangan ubah sesuai keinginan. Biarkan rakyat memberikan evaluasi bagi pemerintahan yang konstitusional. Parpol harus berani berkompetisi secara fair. Jangan permainkan demokrasi dan hak politik rakyat untuk kepentingan oligarki," ujar dia.
