.webp)
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Sebagai pribadi, Anggota DPR Nusron Wahid setuju dengan usul itu.
"Kalau kamu nanya sama saya (sebagai) anggota DPR ya pasti setuju. Wong kita kekuasaan 5 tahun aja mau, apalagi 7 tahun. Tapi saya belum mendapat arahan dari partai soal ini," seloroh Nusron Wahid, yang juga anggota Komisi VI DPR, dalam siaran 'Adu Perspektif detikcom-Total Politik Siapa Puas dengan Jokowi', Rabu (23/2/2022).
Meski begitu, ia belum mengetahui betul apakah usulan itu pendapat pribadi Cak Imin atau napas partai-partai koalisi. Ia mengaku belum mendapatkan arahan dan keputusan partai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nusron mengatakan, kalaupun usulan Cak Imin itu ditindaklanjuti, maka dia menegaskan harus melalui cara-cara yang konstitusional. "Apakah ini jadi atau tidak jadi, kan tinggal masalah proses politik. Bola di tangan MPR dong," ujarnya.
Menurutnya, jika pemilu 2024 ditunda, itu tidak hanya berdampak pada masa jabatan presiden, tapi juga anggota DPR. Dengan begitu, masa jabatan DPR otomatis juga diperpanjang.
"Kalau Pemilu pusat itu pasti otomatis persamaan antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Jadi kalau pemilu presidennya ditunda, kalau presidennya tambah 2 tahun nah DPR/MPR-nya juga (masa jabatan) nambah 2 tahun," imbuh Nusron Wahid.
Sementara itu, Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Rocky Gerung turut berkomentar terkait hal ini. Menurutnya, orang-orang intelektual sengaja membuat deras isu masa jabatan presiden 3 periode.
"Bukan semakin deras, dia (isu jabatan 3 periode) akan dibuat deras supaya berhasil dan itu menandakan ini era di mana semua kedunguan itu berkoalisi," terang Rocky.
Rocky menyebut padahal konstitusi telah menetapkan bahwa masa jabatan presiden 3 periode tidak diperbolehkan. Namun, masih ada orang-orang yang berupaya mendobrak aturan tersebut.
"Ini satu era di mana realitas sosiologi dibatalkan oleh keinginan psikologis lalu diasuh oleh survei. Jadi kita masuk dalam keadaan di mana sesuatu yang dilarang oleh konstitusi bisa diakali oleh surveyor atau oleh jurnalis," kata Rocky.
"Disebut dengan kedangkalan dari intelektual," lanjutnya.
Usulan Cak Imin
Cak Imin awalnya menyampaikan dirinya baru saja menerima berbagai masukan dari pelaku UMKM dan para analis terkait prospek ekonomi pada tahun ini. Dia menuturkan momentum perbaikan prospek ekonomi saat ini jangan sampai terganggu gelaran pemilu.
"Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang positif ke depan ini, momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu," kata Cak Imin.
Dia mengutarakan sejumlah kondisi yang diakibatkan perhelatan pemilu. Kondisi itu meliputi agresivitas ekonomi, ketidakpastian ekonomi, dan eksploitasi ancaman konflik.
"Pemilu itu biasanya ada 3 kondisi. Yang pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze. Wait and see agresivitas ekonomi saat pemilu. Yang kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainly economy sehingga mengganggu suasana momentum yang sangat bagus, apalagi pasca-G20 ini," kata Cak Imin.
"Yang ketiga, pemilu itu juga dikhawatirkan, mudah-mudahan tidak terjadi, eksploitasi ancaman konflik," imbuhnya.
Lantas, Cak Imin mengusulkan gelaran pemilu 2024 diundur selama satu sampai dua tahun berikutnya. Dia mengatakan jadwal pemilu diundur agar momentum perbaikan ekonomi tak lantas hilang dan mengakibatkan sektor ekonomi mengalami 'freeze'.
"Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang, dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi," ujar Ketua Umum PKB tersebut
(isa/aud)
