KPK Pamer 45 Kali Usut Pencucian Uang, Hasilnya?

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 23 Feb 2022 13:43 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Pencucian uang erat kaitannya dengan korupsi. Sebab, para koruptor tak ingin uang haramnya lenyap begitu saja ketika suatu saat terjerat pidana. Urusan ini diperhatikan betul-betul oleh KPK meski pada praktiknya tidak semua urusan korupsi diusut dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

KPK, yang selama ini menahbiskan diri sebagai lembaga terdepan dalam memberantas korupsi, mengaku sudah 45 kali menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik terkait TPPU. Jumlah itu disebut KPK dihitung sejak 2012.

"Sejak tahun 2012 hingga 2021, KPK setidaknya telah menerbitkan surat perintah penyidikan TPPU sebanyak 45 perkara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (23/2/2022).

"Sedangkan khusus dari tahun 2020 hingga saat ini, telah ada 10 surat perintah penyidikan perkara TPPU," imbuh Ali.

Ali mengatakan penerapan TPPU ini dilakukan ketika didapati bukti yang cukup terhadap adanya perubahan uang negara dari hasil korupsi. Hal itu di antaranya aset properti hingga kendaraan.

"Sebagai pemahaman bersama, bahwa prinsip penerapan TPPU adalah ketika terdapat bukti permulaan yang cukup dugaan terjadinya perubahan bentuk dari hasil tindak pidana korupsi menjadi aset-aset bernilai ekonomis, seperti properti, kendaraan, surat berharga, dan lain-lain," katanya.

"Pada praktiknya, penerapan pasal TPPU pada perkara tindak pidana korupsi tentu harus memenuhi berbagai unsurnya," tambahnya.

Belakangan ini, KPK juga menerapkan pasal TPPU terhadap para koruptor. Beberapa yang tercatat di antaranya mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno dan Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari.

Lebih lanjut Ali menegaskan penerapan TPPU merupakan tujuan KPK dalam memaksimalkan asset recovery. Hal ini penting demi meminimalkan kerugian negara.

"Meski demikian, apakah tindak pidana tersebut kemudian memenuhi unsur untuk dapat diterapkan pasal TPPU atau tidak, tentu goal-nya tetap sama, yaitu adanya upaya asset recovery hasil korupsi yang dinikmati oleh para koruptor," ujarnya.

"Prinsip ini penting dan KPK saat ini terapkan dalam setiap penyelesaian perkara tindak pidana korupsi," tambahnya.

(azh/dhn)