.webp)
Rapat di DPRD DKI Jakarta panas. Wakil rakyat yang berkantor di Kebon Sirih marah karena anak buah Gubernur Jakarta Anies Baswedan absen rapat.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua yang murka dan kecewa kepada Asisten Pemerintahan Jakarta Sigit Wijatmoko. Sigit tidak hadir.
Adapun marah-marah ini terjadi dalam Rapat Kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta terkait inventarisasi PJLP dan kekosongan jabatan di instansi Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Senin (21/2/2022). Forum para pejabat ini bisa disaksikan juga dari aplikasi Zoom.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mulanya Inggard menyatakan kecewa terhadap anak buah Anies tersebut yang dikatakannya tidak pernah hadir rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta. Yang hadir dalam rapat tersebut yakni Kepala BKD DKI Maria Qibtya dan jajaran.
"Ada di koordinasinya di Asisten Pemerintahan, kami sangat kecewa sekali Asisten Pemerintahan ini sejak saya rapat dari awal tidak pernah hadir yang dikirim selalu Biro Tapem (Tata Pemerintahan). Padahal ini adalah penting kalau misalnya Pak Asisten Pemerintahan ini ngawalnya Pak Gubernur terus kapan rapat ama kita?" ujar Inggard.
Inggard merasa kecewa karena anak buah Anies tersebut terkesan menganggap enteng rapat. Dia pun siap melakukan hal serupa dengan Sigit, yaitu menganggap enteng.
"Saya sangat kecewa sekali, ini jangan karena yang mimpin Wakil Ketua terus kemudian Asisten Pemerintahan ngentengin, saya juga bisa ngentengin dia, setuju nggak nih?" kata Inggard.
"Setuju," ujar anggota rapat.
Inggard yang merupakan politikus Partai Gerindra ini merasa tidak dihargai Sigit. Inggard meminta pejabat Pemprov DKI yang hadir hari ini untuk melaporkan ke inspektorat.
Isi Rapat
Salah satu poin dari rapat ini yakni kritik atas banyaknya jabatan kosong tingkat lurah dan camat di Jakarta. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku heran.
"Soal jumlah pelantikan sampai 11 kali, saya mau 20 kali, mau 30 kali pelantikan tidak ada soal, tapi hari ini masih banyak pejabat eselon 4 yang masih kosong. Jadi jangan bicara pelantikan 11 kali. Kelurahan saya beberapa kosong, camat saya kosong. Sejak dulu saya ragu. Tolong Pak Bayu, Ibu Maria jelaskan pada kami sebetulnya kendalanya apa sih? Apakah ASN kita tidak memenuhi syarat jadi lurah?" kata Gembong.
Gembong meminta pihak Pemprov DKI Jakarta membeberkan kendala yang dihadapi dalam pengisian jabatan lurah dan camat. Hal itu, kata Gembong, agar seluruh anggota rapat yang hadir saat ini dapat mengerti duduk permasalahannya.
Simak di halaman selanjutnya.
Tonton juga Video: Peringati Hari Peduli Sampah, Anies Ingin Jakarta Jadi Kota Ramah Lingkungan
Gembong mengatakan permasalahan ini menyangkut pelayanan Pemprov DKI dan juga 'wajah' Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di mata masyarakat. Gembong mengaku tak habis pikir di antara ribuan ASN yang dimiliki Pemprov DKI tak satu pun masuk kualifikasi untuk menjadi lurah.
Dalam kesempatan yang sama, Maria Qibtya mengamini masih ada kekosongan jabatan lurah dan camat di Ibu Kota. Maria mencatat saat ini ada 3 posisi camat dan 19 posisi lurah yang belum terisi.
"Jadi camat-lurah masih ada yang kosong tapi belakangan karena setiap bulan ada yang pensiun. Jadi data di kami masih ada camat 3 kosong lurah juga ada 19 yang kosong," ujarnya.
Maria menerangkan pengisian untuk jabatan, baik lurah maupun camat, telah masuk proses Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab). Dia berharap dalam waktu dekat pengisian jabatan tersebut bisa dilaksanakan.
