.webp)
Penjelasan BNPT
Juru bicara BNPT, Irfan Idris, angkat bicara soal teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI) menyusup ke partai dan lembaga publik. Menurutnya, teroris JI menyusup pada individunya, bukan lembaga atau partainya.
"Jadi bukan partainya, tapi kepada individu yang ada di partai itu. Bukan, organisasi itu yang punya visi dan misi untuk memperkuat kelompok-kelompok mereka," kata Irfan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Pusat, Jumat (18/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irfan menegaskan BNPT tidak menyudutkan lembaga mana pun. Namun Irfan mengimbau lembaga publik atau partai agar lebih waspada lagi dari ancaman penyusupan teroris.
"Bukan lembaganya, BNPT sekali lagi tidak bermaksud menuding lembaga, partai, organisasi keumatan sebagai organisasi teroris," kata dia.
"Oleh karena itu, lembaga yang dimasuki itu harus lebih waspada lagi, tentu berdasarkan visi-misi pembentukannya. Agar jangan masyarakat meyakini bahwa kalau partai ini ada terorisnya," imbuhnya.
Irfan juga mengingatkan tidak ada kriteria fisik tertentu bagi seseorang menjadi teroris. BNPT menyebut fisik seseorang tak bisa menjadi patokan bahwa orang tersebut terlibat dalam aktivitas terorisme.
"Terkait perkembangan kriteria tersebut, tidak ada kriteria fisik," kata Irfan.
Irfan menuturkan masyarakat tidak bisa terjebak dalam menentukan seseorang sebagai terduga teroris berdasarkan kriteria fisiknya. Dia menyinggung kasus Bom Bali hingga penembakan di masjid di Selandia Baru beberapa tahun silam.
"Kalau kita terjebak dengan kriteria fisik seperti Bom Bali, bagaimana dengan yang di New Zealand, yang menembak mati orang yang mau Jumatan. Tidak ada kriteria itu, jangan masyarakat terjebak pada simbol fisik. Karena kebetulan yang melakukan itu menggunakan simbol itu. Tidak bisa lantas semua yang berpakaian itu pasti teroris," ujarnya.
Lebih lanjut, Irfan menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan instansi terkait lain untuk terus berupaya membuat masyarakat paham mengenai radikalisme dan terorisme. Bahkan Idris menyebut teroris kini sudah mulai memasuki lembaga negara.
"Masyarakat harus kita cerdaskan. Tetapi kemudian jika diarahkan kepada aksi untuk menimbulkan dan menyuburkan penanaman ujaran kebencian dan penyebaran permusuhan di balik simbol itu, itu yang harus kita rumuskan bersama. Agar jangan ada stigma bahwa teroris ada simbol-simbolnya," kata dia.
"Secara kelembagaan, BNPT mengkoordinasikan seluruh instansi kementerian, lembaga, LSM, non-kementerian dan non-pemerintahan agar ini bisa kita cerahkan, cerdaskan masyarakat bahwa radikal teroris kini sudah mulai merubah pola aksi pola pergerakan dengan mengubah nama jaringan, dengan juga memasuki lembaga-lembaga negara," kata Idris.
(knv/gbr)
