Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan capaian DPR selama masa sidang III tahun sidang 2021-2022. Puan menyebut DPR RI telah menetapkan 9 Rancangan Undang-undang (RUU) menjadi Undang-udang dan 7 RUU menjadi inisiatif DPR.
"DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pada masa sidang ini telah melakukan pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap 9 (sembilan) Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang Undang dan Pengambilan Keputusan terhadap 7 (tujuh) RUU sebagai Usul Inisatif DPR RI," kata Puan saat pidato penutupan masa sidang dalam rapat paripurna, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (18/2/2022).
Puan mengatakan penuntasan RUU menjadi UU demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pembangunan nasional. Dia juga berharap DPR dan pemerintah bisa terus berkomitmen menuntaskan sejumlah RUU prioritas tahun 2022.
"Penuntasan sejumlah RUU ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pembangunan nasional. DPR RI bersama dengan Pemerintah terus berkomitmen dan bekerja untuk menuntaskan sejumlah RUU prioritas Tahun 2022 yang sedang dibahas dalam Pembicaraan Tingkat I," ucapnya.
Lebih lanjut, Puan membahas salah satu RUU yang telah ditetapkan DPR dan pemerintah menjadi UU yakni UU Ibu Kota Negara. Dia berharap dengan penetapan UU Ibu Kota Negara ini bisa membawa perubahan besar bagi Indonesia di masa yang akan datang.
"Pembangunan Ibu Kota Negara diharapkan dapat menjadi pendorong perubahan besar di Indonesia dalam menyongsong Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia di masa yang akan datang. Dengan kerja bersama, gotong royong, dari seluruh pemangku kepentingan dan semua anak bangsa, maka Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045, akan terwujud," ujarnya.
Selain menetapkan 9 RUU menjadi UU, DPR juga menetapkan 7 RUU menjadi inisiatif DPR. Salah satu RUU yang kini masih dibahas yakni RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).
Berikut ini daftar 9 RUU yang telah ditetapkan menjadi UU oleh DPR RI:
1. RUU tentang Ibu Kota Negara
2. RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional
3. RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur
4. RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan
5. RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat
6. RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara
7. RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara
8. RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah
9. RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan
Kemudian berikut ini pengambilan keputusan RUU jadi ininsiatif DPR:
1. RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat
4. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Riau
5. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jambi
6. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi NTB
7. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi NTT
Simak juga video 'DPR Siap Berargumen Terkait Gugatan UU IKN ke MK!':
