.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Lantas siapa yang bakal jadi kepala otorita IKN Nusantara?
"Iya masih nunggu. Sama seperti pemilihan menteri. Kan ini jabatan setingkat menteri," kata Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong, Jumat (18/2/2022). Wandy ditanya mengenai posisi kepala otorita IKN setelah UU IKN ditandatangani.
Baca juga: Jokowi Resmi Teken UU Ibu Kota Negara |
Setelah UU IKN resmi ditandatangani, pemerintah selanjutnya menyiapkan aturan turunannya. Proses penyiapan aturan ini dipimpin oleh Bappenas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"KSP masih mengawal proses yang dipimpin Bappenas," ujar Wandy.
Dilansir dari Antara, Kamis (17/2), IKN resmi diundangkan pada Selasa (15/2). Ibu Kota Nusantara telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi. Pemerintahan itu disebut Otorita IKN, yang diberikan untuk merespons perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara mengusung 'Kota Dunia untuk Semua'. Dia berharap pembangunan ini menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia.
"Dengan nama Nusantara, IKN Republik Indonesia merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan," kata Suharso dalam keterangannya.
Suharso menyampaikan, terdapat tiga tujuan utama IKN, yakni simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.
Selain menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris, pembangunan IKN sekaligus untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045. Dalam setiap prosesnya, pembangunan IKN akan melibatkan masyarakat sekitar Kalimantan Timur.
"Masyarakat lokal partisipasinya luas, apakah ikut dalam membangun, apakah ikut dalam bekerja, semuanya terbuka, lapangan kerja terbuka untuk mereka," ujar Suharso.
Jokowi Ingin Kepala Otorita Berlatar Arsitek
Presiden Jokowi juga menyampaikan keinginannya di depan pemimpin redaksi media massa nasional. Dia ingin IKN bernama Nusantara di Kalimantan Timur kelak dipimpin sosok berlatar belakang kepala daerah dan arsitek.
"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1) kemarin.
Presiden Jokowi punya waktu dua bulan untuk menunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara, nama resmi pemimpin Nusantara yang dimaksud. Ini sudah termaktub dalam UU IKN yang sudah disahkan DPR.
"Untuk di tahun pertama ini, kita tidak mengharuskan presiden untuk berkonsultasi pada DPR karena di dalam undang-undang itu ditetapkan harus dua bulan ini harus ada kepala otorita," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1) lalu.
Baca juga: Kejar Tayang Kepala Otorita IKN Nusantara |
Lihat juga video 'DPR Siap Berargumen Terkait Gugatan UU IKN ke MK!':
