ADVERTISEMENT

Komisi VIII DPR Setop Sementara Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 18 Feb 2022 10:46 WIB
Ace Hasan Syadzily (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Foto: Ace Hasan Syadzily (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Jakarta -

Komisi VIII DPR menghentikan sementara pembahasan RUU Penanggulangan Bencana. Hal itu dikarenakan belum adanya titik temu dengan Pemerintah soal kelembagaan.

"Ada usulan pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dihentikan sementara karena ada dua isu yang tidak menemukan titik temu. Pertama, soal kelembagaan BNPB dan BPBD," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (18/2/2022).

Ace mengatakan Komisi VIII ingin BNPB dan BPBD diperkuat secara kelembagaan. Ace menilai hal itu penting karena posisi Indonesia yang berada di daerah rawan bencana.

"Kami bersikeras agar BNPB & BPBD diperkuat kelembagaannya. Sebagai negara yang berada dalam potensi rawan bencana atau ring of fire, memperkuat kelembagaan BNPB dan BPBD sangat penting karena kita harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana. Salah satunya BNPB dan BPBD harus memiliki fungsi komando, koordinasi dan pelaksana yang kuat dalam penanganan bencana," ujarnya.

Namun, pemerintah kata Ace bersikeras kalau cukup hanya BNPB. Dengan alasan fleksibilitas dalam penanganan bencana.

"Namun, Pemerintah tetap bersikeras bahwa kelembagaan BNPB, cukup disebutkan kalimat 'badan' saja dalam draft RUU Pemerintah. Alasannya untuk memberikan fleksibilitas kepada dalam menjalankan penanganan bencana," ucapnya.

Politikus Golkar ini menilai penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara ad hoc. Tapi juga harus mempersiapkan seluruh aspek mulai mitigasi hingga rekonstruksi.

"Penanganan bencana itu harus dilakukan dari mulai mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, secara komprehensif," kata Ace.

Oleh karena itu lah, Ace mengatakan pihaknya menghentikan sementara pembahasan RUU Penanggulangan Bencana.

"Daripada kami tersandera akibat deadlock-nya pembahasan RUU ini, maka lebih baik kami alihkan pembahasannya pada RUU lain yang juga tak kalah jauh lebih penting yaitu, RUU Kesejahteraan Lanjut Usia dan RUU Perlindungan Yatim Piatu," ujarnya.

Lihat juga video '7 RUU Provinsi Disahkan Jadi UU, Tito: Ada Dasar Hukum Perda-Pemekaran':

[Gambas:Video 20detik]



(eva/tor)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT