.webp)
Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik Komisi VI DPR RI yang disebutnya hanya mengurusi BUMN 'berlemak', hingga adanya amplop berseliweran. Merasa direndahkan, anggota Komisi VI DPR menepis seluruh kritik Fahri Hamzah.
Kritik Fahri Hamzah itu dilontarkan saat debat panas dengan anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade dalam acara 'Adu Perspektif' detikcom-Total Politik pada Rabu (16/2/2022). Saat itulah Fahri menyinggung soal amplop berseliweran di Komisi VI DPR.
"Kalau soal BUMN ya memang saya kan memprotes rapat dengan BUMN itu kira-kira 2005-2006. Anda cari di beberapa media, saya pernah komplain tentang amplop yang berseliweran di Komisi VI 2005-2006, itu," ujar Fahri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahri kemudian menyentil DPR yang kerap menggelar rapat hanya dengan BUMN 'berlemak'. Sedangkan, sambung Fahri, BUMN yang 'kurus' tak diperhatikan.
"Mohon maaf ya, kan ini rapatnya kan dengan yang banyak duitnya, ya kan. Kan dengan yang berlemak ini rapatnya, kan yang kurus-kurus, yang mau mati nggak diurus. Jadi sebenarnya mohon maaf ini, Bung Andre, saya ngertilah argumennya dari A sampai Z, tetapi menurut saya jangan lagi karena itu sudah punya mekanismenya," ujar Fahri.
Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 itu meminta kultur yang disebut masih berlangsung itu dihentikan. Fahri juga menyinggung kebiasaan anggota DPR mengajak para direksi BUMN bermain golf.
"Korporasi itu serahkan kepada mekanisme pasar, dia yang akan menciptakan kultur baik di dalam korporasi. Tapi kalau Anda ajak panggil terus main golf, nanti karaoke dan sebagainya itu rusak," ujar dia.
Fahri juga mendesak Komisi VI DPR berhenti rapat dengan direksi BUMN. Dia menegaskan tak seharusnya DPR rapat dengan direksi BUMN dan seharusnya lebih fokus kepada pejabat politik.
 Fahri Hamzah debat panas dengan Andre Rosiade soal BUMN (dok.detikcom) |
Andre Rosiade Tepis Kritik Fahri
Andre Rosiade menepis kritik Fahri Hamzah. Dia memastikan rapat Komisi VI DPR dengan BUMN berjalan transparan. Menurut Andre, masyarakat bisa melihat langsung ada atau tidaknya 'titipan' pertanyaan dalam rapat seperti yang disebut Fahri.
"Rapat Komisi VI ini sekarang DPR transparan, seluruh rapat itu disiarkan di media sosial, YouTube, Facebook, TV parlemen. Rakyat bisa menilai secara langsung apakah memang rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan Menteri BUMN atau BUMN-BUMN itu ada politisasinya atau titipan-titipan pertanyaan seperti yang disampaikan Bang Fahri. Yang saya rasakan sekarang produktif," ujar Andre.
Andre mengatakan kerja anggota Komisi VI DPR periode sekarang seperti cuci piring. Dia menyebut banyak BUMN yang bermasalah dan harus diselesaikan.
"Bagaimana kita menyelesaikan BUMN-BUMN yang banyak bangkrut sekarang, BUMN-BUMN yang bermasalah karena kebijakan masa lalu, dan alhamdulillah ini, Bang Fahri, saya laporkan saat ini, Bang, tercatat laba bersih meningkat signifikan 2021 mencapai Rp 61 triliun dari tahun sebelumnya hanya Rp 13 triliun. Itu karena siapa? Karena fungsi pengawasan DPR di Komisi VI," ujar Andre.
Simak juga video 'Debat Panas Fahri Vs Andre soal Isu Amplop Hingga Golf di DPR':
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Legislator Merasa Direndahkan
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menjelaskan komisinya bisa menggelar rapat dengan BUMN cukup dengan holding-nya saja. Komisi VI DPR, kata Herman, juga mengurus BUMN yang merugi.
"Saat ini BUMN sudah dibentuk dalam holding dan subholding, sehingga kami cukup rapat dengan holding, dan tentu rapat-rapat mengacu pada urgensinya. Masa kalau tidak ada hal mendesak rapat," kata Herman kepada wartawan, Kamis (17/2).
"Kami bahkan rapat dengan BUMN yang rugi dan kurus. Topiknya bagaimana menjadi tidak rugi dan gemuk," imbuhnya.
 Herman Khaeron (Lamhot Aritonang/detikcom) |
Herman mencontohkan Komisi VI DPR saat ini ingin menyelamatkan Garuda Indonesia yang merugi. Oleh sebab itu, Herman mengingatkan Fahri Hamzah agar tak merendahkan kinerja komisinya.
"Kami juga rapat dengan Garuda yang sedang susah dan bahkan membentuk panja untuk penyelamatan Garuda sebagai national flight carrier. Janganlah kami direndahkan dengan hal-hal yang tidak baik," ujarnya.
"Kritik boleh, tapi janganlah merendahkan kami," tegas Herman.
Amplop Apa yang Seliweran?
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidowi menepis isu amplop berseliweran hingga main golf bareng direksi BUMN yang diembuskan Fahri Hamzah. Baidowi pun bertanya amplop apa yang dimaksud Fahri Hamzah.
"Wah ndak ada itu. Saya ndak pernah main golf, karaoke dengan direksi BUMN," kata Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Kamis (17/2).
Jika amplop yang dimaksud uang perjalanan atau honor resmi, dana tersebut hak protokoler dan legal. Jadi, Awiek menepis kabar amplop berseliweran di DPR.
"Apalagi amplop berseliweran. Amplop apa? Kalau uang perjalanan dan honor-honor resmi ya itu hak protokoler yang legal. Kalau yang berseliweran, tidak tahu," ujarnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Legislator PKS: Tuduhan yang Salah Besar
Kader PKS pun mengomentari kritik yang dilantorkan Fahri Hamzah. Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Amin Ak menganggap sindiran Fahri soal BUMN berlemak sebagai tuduhan yang salah besar.
"Tuduhan bahwa yang dipanggil Komisi VI hanya direksi BUMN yang gemuk, itu salah besar," kata Amin Ak kepada wartawan, Kamis (17/2).
Soal amplop berseliweran di Komisi VI, Amin mengaku tidak tahu karena baru menjadi anggota DPR periode sekarang.
"Maaf, saya baru menjadi anggota DPR periode sekarang. Saya tidak pernah melihat amplop yang berseliweran seperti yang dikatakan Fahri Hamzah," katanya.
 Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKS Komisi VI, Amin Ak (Zhacky/detikcom) |
Maksud Fahri Hamzah
Fahri Hamzah kemudian buka suara terkait tanggapan beragam dari sejumlah anggota DPR. Fahri mengaku hanya menyatakan sesuai apa yang dilihat, bahwa rapat DPR dengan direksi BUMN berefek buruk.
"Lho, kan saya menyatakan apa yang saya lihat sebagai efek buruk yang terjadi di masa lalu, yang dugaan saya sulit dihindari," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Kamis (17/2).
Namun Fahri enggan bicara panjang lebar terkait respons para anggota DPR atas usulan dan kritiknya. Fahri hanya kembali menekankan bahwa rapat DPR dengan direksi BUMN tak ada dasar hukumnya dan lebih banyak berdampak negatif.
"Intinya, rapat dengan BUMN itu tidak ada dasar hukumnya, dan lebih banyak mudaratnya bagi DPR dan BUMN itu sendiri," ujar dia.
Fahri pun berharap para anggota DPR bisa memahami inti dari usulan dan kritiknya. Mantan politisi PKS itu menyebut usulan dan kritiknya soal rapat DPR dengan BUMN itu adalah demi kebaikan.
"Mudah-mudahan teman-teman itu mengerti maksud saya. Supaya tidak salah tangkap, maksud saya untuk kebaikan lembaga," katanya.
