KPK Ungkap Remunerasi Pegawai Pajak Paling Tinggi dari ASN Lain

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 17 Feb 2022 22:42 WIB
Ilustrasi Alexander Marwata
Alexander (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK terus berkoordinasi dengan Ditjen Pajak untuk memastikan setiap pemeriksaan pajak dilakukan dengan benar. Alex menyinggung soal remunerasi atau uang balas jasa pegawai pajak paling tinggi dari ASN lain. Kenapa?

Alex mengatakan hal itu diberikan pemerintah dengan harapan pegawai pajak dapat menghitung pajak dengan profesional. Pegawai pajak juga diharapkan menolak segala bentuk negosiasi dan juga intervensi.

"Ya kita tahu bahwa remunerasi pegawai pajak sejauh ini kan yang paling tinggi dibandingkan dengan ASN yang lain. Nah ini maksudnya apa? Harapan dari pemerintah itu agar petugas pajak itu juga dalam menghitung pajak itu juga profesional, benar dan menolak segala bentuk negosiasi atau menolak segala bentuk intervensi dalam pemungutan pajak," kata Alex dalam konferensi persnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/2/2022).

Alex mengatakan hal itu dilakukan karena sumber penerimaan negara terbesar yakni dari pajak sehingga pegawai pajak dinilainya mempunyai andil dalam menentukan penerimaan negara tiap tahunnya.

"Itu harapan kami sehingga apa? Pajak sebagai sumber penerimaan negara paling besar, yaitu sekitar 78 persen itu betul-betul dinikmati oleh negara," katanya.

"Setelah sepuluhan tahun nggak tercapai, tahun lalu kan tercapai penerimaan pajak sesuai target dan setiap tahun selalu penerimaan pajak itu dinaikkan targetnya. Tahun depan juga dinaikkan lagi," tambahnya.

Selanjutnya, KPK berharap para konsultan pajak bisa bekerja dengan benar. Konsultan pajak katanya, bisa mengajukan permohonan banding jika pembayaran wajib pajak dinilai terlalu besar.

"Nah ini di harapan kami konsultan pajak itu mereka bekerja dengan benar, ikuti aturan kalau tidak cocok atau menolak temuan pemeriksa pajak tidak atau setuju dengan Surat Ketetapan Pajak, silakan ajukan keberatan, silakan mengajukan banding, itu mekanisme yang dibangun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru," katanya.

(azh/lir)