Anggota Komisi IX Dukung Karantina dari LN Jadi 3 Hari, Minta Tes Diperketat

Isal Mawardi - detikNews
Kamis, 17 Feb 2022 07:53 WIB
Masa karantina dari luar negeri kini mengalami perubahan. Kalau sebelumnya karantina dari luar negeri tujuh hari, kini dipangkas menjadi lima hari.
Ilustrasi karantina (Foto: Getty Images/Patrick Chu)
Jakarta -

Pemerintah memangkas masa karantina pelaku perjalanan dari luar negeri bagi yang sudah divaksinasi Corona atau COVID-19 dosis ketiga atau booster menjadi 3 hari. Anggota Komisi IX ramai-ramai mendukung langkah itu.

"Indonesia sudah, relatif, masa tingginya Omicron, ini bentar lagi sudah mulai turun. Jadi kebijakan 3-5 hari sudah hasil penelitian, evaluasi," ujar Wakil Ketua Komisi IX Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh kepada wartawan, Rabu (16/2/2022).

Namun, dia meminta pemerintah mempercepat testing. Hal itu demi mendukung aturan masa karantina 3 hari.

"Tetap saya pikir arah testing yang cepat diperlukan sekali untuk memastikan 3 hari cukup untuk masa karantina," jelas Nihayatul.

Ungkit Kondisi Ekonomi Warga

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay juga mendukung kebijakan tersebut. Namun, dia meminta pemerintah memberi penjelasan detail soal dasar kebijakan itu.

"Tentu saya mengapresiasi pilihan kebijakan yang diambil pemerintah ini Namun demikian supaya tidak menimbulkan perdebatan yang tidak perlu ya kita meminta pemerintah menjelaskan secara rinci terkait kebijakan itu," ujar Saleh.

Menurutnya, masyarakat akan bertanya-tanya terkait berkurangnya masa karantina. Apalagi, katanya, kebijakan ini diberlakukan di tengah lonjakan kasus Corona di Indonesia.

"Semoga semua harus benar-benar di PCR jadi begitu sampai di bandara, pelaku perjalanan luar negeri itu harus di-swab PCR, begitu mereka sudah dinyatakan negatif lalu mereka dikarantina 3 hari, setelah 3 hari di-swab PCR lagi untuk memastikan bahwa mereka betul-betul bersih. Lalu nanti diperkenankan meninggalkan lokasi karantina," ucap Saleh.

Menurut Saleh, masa karantina yang panjang baik bagi Indonesia. Namun, kebijakan itu tidak baik bagi keuangan masyarakat.

"Bagi orang yang dikarantina yang rugi, karena uang dia habis. Kalau kamu dikarantina 10 hari, 1 hari katakanlah Rp 1,5 juta kali 10 hari, Rp 15 juta," tutur Saleh.

"(Karantina) ditempatkan di hotel, cuma kan hotel nggak gratis," lanjutnya.

Saleh mengingatkan tidak semua kondisi keuangan masyarakat mencukupi untuk membayar karantina. Selain itu, mulai maraknya transmisi lokal membuat masa karantina yang panjang tidak relevan lagi.

"Jadi keberatannya itu termasuk di situ masyarakat tidak semuanya mampu Jadi kalau ditanya kerugiannya (masa karantina panjang) tidak ada, ya bagus sebenarnya tapi yang kedua penyebaran virus Omicron ini ternyata bukan imported cases lagi, artinya bukan hanya datang dari luar negeri sekarang sudah lokal transmisi jadi sudah ada di transmisi lokal," imbuh Saleh.

Bandingkan dengan Negara Lain

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo juga mendukung langkah pemerintah memangkas masa karantina pelaku perjalanan luar negeri menjadi lima dan tiga hari. Dia menilai kebijakan itu sudah melalui masukan ahli.

"Saya kira perubahan kebijakan dari 5 menjadi 3 itu pasti sudah melalui masukan dari ahlinya," ujar Rahmad.

Rahmad kemudian membandingkan masa karantina di Indonesia dengan negara-negara lain. Salah satunya Malaysia, yang bakal menerapkan aturan tanpa karantina.

"Sebagai data pembanding di negara-negara lain juga tidak memberlakukan bahkan tanpa menggunakan karantina, itu menjadi salah satu bahan pertimbangan juga tentunya negara seperti Malaysia dalam waktu tertentu tidak akan memberlakukan karantina," ujar Rahmad.

"Meskipun harus kita sampaikan COVID-19 harus kita waspadai," sambungnya.

Dia memahami kebijakan pemerintah memangkas masa karantina. Hal itu disebabkan kasus transmisi lokal yang kini lebih banyak ketimbang kasus impor.

"Varian transmisi lokal itu sudah mendominasi dibanding dengan kasus impor jadi ini (aturan karantina 3 hari) bisa dimaklumi," tegas Rahmad.

"Yang kedua adalah bagaimana upaya filternya yang semula dari 5 menjadi 3 adalah upaya filter agar yang 3 hari itu sudah dinyatakan secara keilmuan cukup untuk membendung laju potensi kemungkinan kasus impor masuk Indonesia," lanjutnya.

Masa Karantina Dipangkas

Sebagaimana diketahui, rencana pemangkasan masa karantina ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dia menegaskan karantina tiga hari tersebut hanya diperuntukkan bagi PPLN, baik WNA maupun WNI, yang sudah menerima vaksin COVID-19 booster atau dosis lanjutan.

"PPLN baik WNA dan WNI yang telah melakukan booster lama karantina dapat berkurang menjadi tiga hari dengan syarat di antaranya tetap melakukan entry dan exit test PCR," ujarnya dalam konferensi pers virtual terkait PPKM, Senin (14/2/2022).

Per 16 Februari 2022, pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi. Aturan terkait pemangkasan masa karantina menjadi tiga hari bagi PPLN yang sudah vaksin dosis ketiga (booster) diatur di poin e angka iii. Begini bunyi aturannya:

e. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan luar negeri dan diwajibkan menjalani karantina terpusat dengan ketentuan sebagai berikut:
i. Karantina selama 7 x 24 jam bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima vaksin dosis pertama;
ii. Karantina selama 5 x 24 jam bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima vaksin dosis kedua;
iii. Karantina selama 3 x 24 jam bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima vaksin dosis ketiga; atau
iv. Bagi pelaku perjalanan luar negeri usia di bawah 18 tahun atau yang berusia di bawah 18 tahun dan membutuhkan perlindungan khusus, maka durasi karantina mengikuti ketentuan yang diberlakukan kepada orang tua atau pengasuh/pendamping perjalanannya.

Simak Video 'Simak Aturan Terbaru Karantina Bagi PPLN':

[Gambas:Video 20detik]




(isa/haf)