Disdik Aceh Anggarkan Belasan Miliar untuk Beli Kendaraan, MaTA Mengkritik

ADVERTISEMENT

Disdik Aceh Anggarkan Belasan Miliar untuk Beli Kendaraan, MaTA Mengkritik

Agus Setyadi - detikNews
Selasa, 15 Feb 2022 17:25 WIB
Ilustrasi uang rupiah
Ilustrasi Anggaran (Getty Images/iStockphoto/Squirescape)
Banda Aceh -

Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh menganggarkan belasan miliar rupiah untuk membeli kendaraan dinas. Pengadaan itu dikritik oleh LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).

Dilihat detikcom dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP, Selasa (15/2/2022), Disdik Aceh diketahui bakal membeli empat bus, yang salah satunya bus operasional dinas.

Bus operasional dinas itu bakal dibeli dengan anggaran Rp 2,5 miliar. Selain pengadaan bus operasional dinas, Disdik Aceh berencana membeli mobil dinas 13 unit mobil dinas baru dengan total anggaran Rp 6,2 miliar.

Ada juga satu unit mobil dinas lain yang bakal dibeli seharga Rp 527 juta, tujuh unit mobil dengan total anggaran Rp 3,1 miliar dan lima unit sepeda motor dengan total anggaran Rp 341 juta.

Dikritik MaTA

MaTA menilai kebijakan pengadaan di Disdik Aceh merupakan bentuk pemborosan. Menurut MaTA, pengadaan itu tak ada hubungannya dengan peningkatan mutu pendidikan.

"Kebijakan pengadaan kendaraan dinas Disdik Aceh tahun anggaran 2022 sebanyak 27 unit dengan anggaran sebesar Rp 12,776 miliar merupakan bentuk pemborosan keuangan Aceh dan tidak ada relevansi sama sekali dengan penguatan mutu pendidikan Aceh yang saat ini masih bermasalah," kata Koordinator MaTA Alfian.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak patut diandalkan dan seharusnya anggarannya berbasis kinerja. Dia meminta pihak Disdik tidak semata-mata mengandalkan fasilitas mewah.

"Sementara kualitas dan fasilitas pendidikan kita masih di bawah standar. MaTA mendesak Kadisdik dan TAPA untuk segera melakukan pembatalan pengadaan tersebut dan anggarannya dapat dialihkan untuk fasilitas pendidikan di Aceh," jelas Alfian.

"Kondisi pendidikan kita tidak dalam baik-baik saja. Apapun narasi yang dibangun nantinya untuk memberi legitimasi tersebut seolah olah penting, merupakan bentuk tidak sehat," lanjutnya.

Alfian meminta Disdik Aceh bertanggung jawab terhadap kualitas dan fasilitas pendidikan Tanah Rencong. Dia menyayangkan pihak dinas malah mempertontonkan kemewahan tapi kinerja tidak baik.

"Kami menilai pengadaan ini sengaja direncanakan walaupun kemudian ada penolakan dari publik karena mentalitas birokrasi kita sudah pada akut. Pengadaan ini juga dapat menguntungkan pihak tertentu, makanya sengaja didesain sedemikian rupa," ujar Alfian.

Alfian juga mengkritik pihak legislatif yang tidak bersuara terkait permasalahan tersebut.

"Apalagi Gubernur Aceh saat ini tidak memiliki visi dalam memimpin Aceh. Ditambah lagi dengan fungsi legislatif kita dalam keadaan tidak berdaya dan terbuai dengan pokir yang menjadi tujuan mereka sehingga anggaran Aceh bebas jadi bancakan oleh pihak elite," ujar Alfian.

(agse/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT