ADVERTISEMENT

Kejagung: Selama Ini Tidak Ada Pendampingan Pengadaan Alutsista

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Senin, 14 Feb 2022 17:32 WIB
Konferensi pers Jaksa Agung ST Burhanudin, Jamintel Amir Yanto (kacamata), Jampidsus Febrie Adriansyah (Baju biru)
Febrie Adriansyah (Foto: dok. Kejagung)
Jakarta -

Kejagung berbicara mengenai pendampingan yang dilakukan Kejagung dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan selama ini belum ada pendampingan yang dilakukan Kejagung.

"Untuk pendampingan ya selama ini tidak ada," kata Febrie saat jumpa pers melalui kanal YouTube Kejagung RI, Senin (14/2/2022).

Febrie menambahkan gugatan administrasi mengenai pengadaan alutsista itu telah dilibatkan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

"Tetapi untuk gugatan administrasi sekarang sudah dilibatkan Pak Jamdatun dan sekarang sedang berproses," katanya.

Febrie juga menjelaskan mengenai kasus satelit Kemhan pada 2015-2021 yang ditangani Kejagung. Dia menyebut kasus ini adalah perkara prioritas.

"Pidana khusus mendapat perintah dari Jaksa Agung untuk menangani dugaan tindak pidana korupsi ada dua di situ, yaitu sewa satelit, kemudian ada pengadaan drone segmen, karena ini perkara prioritas sehingga kita berusaha cepat menyelesaikan penyidikan. Ini belum genap sebulan kita sudah ada progres penyidikan cukup baik saya lihat, dari pengumpulan alat bukti," jelasnya.

Febrie mengatakan, berdasarkan alat bukti, terdapat indikasi adanya tindakan melawan hukum dalam kasus satelit Kemhan ini. Dia menyebut dalam kasus ini juga ditemukan indikasi kerugian negara.

"Sehingga alat bukti tadi sudah kita gelar kita lihat bagaimana proses sewanya, proses pembayarannya, sehingga kita sampaikan ada hal-hal yang indikasi kuat melawan hukum semua itu dari alat bukti yang telah kita temukan. Kemudian kita juga sudah temukan bahwa ada indikasi kerugian negara," katanya.

Lebih lanjut Febrie mengatakan, dalam kasus ini, diduga terlibat unsur TNI dan sipil. Oleh karena itu, kasus ditangani secara koneksitas yang melihatkan Puspom TNI.

"Ini tadi telah kita peroleh kesimpulan bahwa yang pertama dari alat bukti tersebut memang kuat ada keterlibatan dari sipil dan oknum TNI. Oleh karena itu kita usul ke Pak Jaksa Agung akan ditangani koneksitas. Selanjutnya telah disetujui, maka tindak lanjut koneksitas tersebut akan dilakukan oleh Pak Jampidmil," katanya.

(lir/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT