.webp)
Ketua DPP PKB Daniel Johan tidak setuju foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) disejajarkan dengan Presiden RI ke-2 Soeharto dengan menyertakan kesamaan era keduanya oleh YLBHI. Daniel menilai keduanya tidak sama, bagai langit dan bumi.
"Ya, beda lah, bagai bumi dan langit," kata Daniel kepada wartawan, Senin (14/2/2022).
Daniel mengatakan semua hal serba dikendalikan pada saat kepemimpinan era Soeharto. Sedangkan di era Jokowi kini, kata Daniel, demokrasi berjalan bahkan cenderung liberal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintahan Jokowi ini berada di era demokrasi bahkan cenderung liberal, sementara di masa Soeharto semua serba terkendali, tidak ada yang berani berbeda," katanya.
"Di kepemimpinan Jokowi memang banyak fokus ke arah pembangunan infrastruktur tetapi gebrakan-gebrakannya cukup membawa dampak positif terhadap cara pandang negara lain terhadap Indonesia. Mulai dari membenahi pelayanan publik, proses perizinan yang panjang dibuat menjadi lebih sederhana, kemudian membangun daerah-daerah pinggir yang selama ini kurang mendapat perhatian," lanjutnya.
Daniel juga menyinggung kebebasan berpendapat yang menurutnya berbeda dulu dan kini. Dia mengatakan Jokowi saat ini selalu menerima kritik, sedangkan di era Soeharto tidak ada pihak yang berani mengkritik.
"Kemudian, pada era Jokowi kebebasan sangat lah terbuka, siapa saja bisa mengkritik pemerintah, kalau dulu mana ada yang berani mengkritik," katanya.
Sebelumnya, foto Jokowi yang disejajarkan dengan Soeharto itu diunggah oleh akun Instagram Fraksi Rakyat Indonesia. Kemudian diunggah ulang oleh YLBHI.
Akun YLBHI dan Fraksi Rakyat Indonesia sama-sama memberikan keterangan pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru atau Orba.
Berikut ini 10 poin kesamaan pemerintahan Jokowi dan Orba versi Fraksi Rakyat Indonesia:
1. Mengutamakan pembangunan fisik dan serba "dari atas" ke "bawah" untuk kejar target politik minus demokrasi.
2. Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis
3. Tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural
4. Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yang bermasalah
5. Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat.
6. Melayani kehendak kekuasaan dan elite oligarki dengan cara perampasan & perusakan lingkungan.
7. Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko
8. Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh
9. Pendamping & warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap
10. Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta.
Simak juga Video: Jokowi Targetkan Konservasi Laut 32,5 Juta Hektare pada 2030
