Habiburokhman: Berlebihan Samakan Rezim Orba dengan Rezim Jokowi!

ADVERTISEMENT

Habiburokhman: Berlebihan Samakan Rezim Orba dengan Rezim Jokowi!

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Senin, 14 Feb 2022 11:58 WIB
Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman
Habiburokhman (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Akun Instagram YLBHI mengunggah foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Soeharto sejajar mengenakan jas dan peci warna hitam yang disebut-sebut dibuat oleh koalisi masyarakat sipil dengan menyertakan 10 poin yang diklaim sebagai kesamaan pemerintahan Jokowi dan Orba. Partai Gerindra mengkritik keras aksi ini.

"Narasi tersebut terlalu berlebihan kalau menyamakan rezim Orba dengan rezim Jokowi. Gradasi atau derajat penindasannya agak jauh satu sama lain," kata juru bicara Partai Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Senin (14/2/2022).

Habiburokhman tak setuju dengan narasi model pembangunan serba-mengedepankan fisik minus demokrasi. Habiburokhman mengatakan tak ada ruang demokrasi zaman Orba sehingga kejadian seperti Kedung Ombo bisa terjadi. Habiburokhman mengatakan era demokrasi saat ini terbuka dan protes warga bisa tersampaikan dengan baik, salah satunya soal Wadas.

"Saat ini ruang demokrasi dan informasi terbuka. Warga Wadas bisa menyampaikan protes secara terbuka, bahkan Komisi III bisa langsung terjun ke sana," katanya.

Soal unggahan YLBHI ini, anggota Komisi III DPR ini menyebut narasi pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis juga tidak sama derajatnya. Sekarang, kata Habiburokhman, negara ini punya KPK, Kejaksaan, dan Polri, yang kinerjanya disebutnya maksimal dalam pemberantasan korupsi.

"Coba saja lihat, siapa pun bisa menjadi tersangka kalau memang melakukan kesalahan. Mulai kepala desa, kepala dinas, kepala daerah, sampai menteri sekalipun bisa dijerat aparat penegak hukum. Hal tersebut tidak terjadi di era Orde Baru," ujar dia.

Kriminalisasi dan penembakan rakyat, kata Habiburokhman, juga berbeda derajatnya antara rezim Orba dan saat ini. Menurutnya, kasus Wadas dengan kasus Kedung Ombo atau Talangsari tak bisa disamakan. "Kalau toh ada korban, yang penting oknum pelaku kekerasannya bisa segera ditindak," ujar dia.

Habiburokhman menyebut kritik memang merupakan hak masyarakat sipil. Namun dia menyarankan kritik tersebut harus terukur dan tidak membabi-buta.

"Rekan-rekan memang punya hak menyampaikan kritik, tetapi janganlah sampaikan kritik yang membabi-buta. Rakyat sudah cerdas. Kita perlu kritikan untuk bersama-sama melakukan evaluasi penyelenggaraan kehidupan bernegara, bukan sekadar serangan politik belaka," ujar dia.

Berikut 10 poin kesamaan pemerintahan Jokowi dan Orba seperti diunggah akun YLBHI

1. Mengutamakan pembangunan fisik dan serba "dari atas" ke "bawah" untuk kejar target politik minus demokrasi.
2. Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis
3. Tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural
4. Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yang bermasalah
5. Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat.
6. Melayani kehendak kekuasaan dan elite oligarki dengan cara perampasan & perusakan lingkungan.
7. Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko
8. Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh
9. Pendamping & warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap
10. Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta

(gbr/tor)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT