.webp)
Konflik agraria di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menyedot perhatian publik secara nasional. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Purworejo menyebut terjadi intimidasi terhadap warga wadas yang menolak tambang.
Sikap PMII Kabupaten Purworejo disampaikan lewat keterangan tertulis kepada detikcom, Kamis (10/2/2022).
"Tindakan-tindakan intimidasi dan teror-meneror yang membuat kepanikan warga sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan," kata Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Kabupaten Purworejo, Satrio Tegar Imani, dalam keterangan tertulisnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Permasalahan sentral dari konflik di sini adalah soal rencana penambangan batu andesit dengan metode quarry atau penambangan batuan secara terbuka. Batu andesit ini ditambang guna membangun Bendungan Bener, proyek strategis nasional.
Warga yang menolak terus melawan. Bahkan, tagar-tagar perlawanan sempat memuncaki di trending topic Twitter, disusul oleh trending topic lainnya di waktu selanjutnya, termasuk trending topic dengan narasi yang berbeda.
 Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Kabupaten Purworejo, Satrio Tegar Imani. (Dok PMII) |
Seharusnya, kata Satrio Tegar Imani, pemerintah melakukan pendekatan-pendekatan kepada warga Desa Wadas dengan baik tanpa adanya tindakan teror dan intimidasi.
"Pemerintah seharusnya bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Seharusnya segala persoalan dan kasus yang berkaitan dengan rakyat diselesaikan secara merakyat pula. Pemerintah harus sesegera mungkin mengatasi dan menangani kasus ini dengan cara-cara yang humanis dan mengedepankan musyawarah mufakat," tandasnya.
PMII Kabupaten Purworejo juga menyayangkan sikap Pemerintah Kabupeten Purworejo yang kurang bersuara soal konflik di wilayahnya. Padahal secara nasional, kepedulian sudah lantang disuarakan. Satrio juga manambahkan bahwa meski proyek tersebut adalah proyek pemerintah pusat tetapi ia berharap pemerintah daerah ada dilapangan untuk memastikan aspirasi rakyat agar terakomodir.
"Harusnya Bupati mempunyai peran yang lebih dalam menyelesaikan kasus ini, jangan karena ini PSN (Proyek Strategis Nasional) terus membuat bupati lepas tangan dari persoalan Wadas, apalagi berkaitan konflik horisontal yang timbul antar-masyarakat," kata Satrio.
Soal tindakan pemerintah dan aparatnya dalam menangani kondisi Wadas, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menjelaskan tak ada kekerasan oleh aparat di Wadas. Polisi sudah bertindak sesuai prosedur. Polisi mencegah konflik horizontal dan menangkal provokasi.
"Sampai saat ini kita proses cooling down dulu. Polisi sudah bertindak sesuai prosedur untuk menjamin keamanan masyarakat. Tidak ada kekerasan dari aparat, tidak ada penembakan," kata Mahfud saat dihubungi detikcom, Rabu (9/2) kemarin.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga sudah meminta maaf atas peristiwa di Wadas. Selanjutnya, 64 orang yang semula sempat ditangkap polisi kini sudah dibebaskan.
(dnu/aik)
