ADVERTISEMENT

Banda Aceh Terima Penghargaan dari KPK RI

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Kamis, 10 Feb 2022 10:20 WIB
Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pencapaian indeks kinerja pencegahan korupsi tertinggi
Foto: Dok. Pemko Banda Aceh
Jakarta -

Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas pencapaian indeks kinerja pencegahan korupsi tertinggi. Diketahui, sepanjang tahun 2021, indeks pencegahan korupsi Banda Aceh mencapai 87,14%.

Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) 2021 yang diberikan oleh Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK untuk Banda Aceh tersebut berada di atas capaian akumulatif MCP pemerintah kabupaten/kota se-Aceh (72,2%), dan bahkan Pemerintah Provinsi Aceh (84,5%).

Adapun penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango kepada Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman pada Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Kepala Daerah se-Aceh dan Sosialisasi Pedoman MCP 2022 di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (9/2).

Wali Kota Banda Aceh Aminullah mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan dari KPK tersebut sangat berharga bagi Pemkot Banda Aceh.

"Syukur alhamdulillah penilaian MCP oleh KPK, menempatkan Banda Aceh di peringkat pertama dari 23 kabupaten/kota se-Aceh, yakni 87,14 persen," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (10/2/2022).

Aminullah pun mendedikasikan penghargaan bergengsi itu bagi segenap jajaran Pemkot serta dan warga Banda Aceh. "Alhamdulillah apresiasi dari KPK ini sangat berharga dan membanggakan, sekaligus menjadi pelecut semangat kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat," katanya.

Menurutnya, prestasi itu tidak lepas dari kerja keras jajaran Pemko Banda Aceh. Selain itu juga berkat dukungan masyarakat dan stakeholder terkait.

"Ini wujud asas keterbukaan informasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan publisitas yang senantiasa kami terapkan selama ini di semua tingkatan pemerintahan," terangnya.

Sebagai informasi, MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah), yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dan meliputi 8 area intervensi.

Adapun ke delapan area intervensi program MCP tersebut, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Pada kesempatan tersebut, Sekda Aceh Taqwallah bersama seluruh bupati dan wali kota se-Aceh turut menandatangani komitmen di hadapan Pimpinan KPK RI untuk meningkatkan capaian MCP 2022 pada 8 area intervensi.

Selain para bupati dan wali kota, rapat koordinasi itu juga diikuti Wakil Ketua DPR Aceh Hendra Budian, Kepala BPKP Aceh Indra Khaira Jaya, para Sekda dan Kepala Inspektorat seluruh kabupaten/kota, dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

(akd/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT