Jakarta -
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengklaim yang dilakukannya terkait agenda interpelasi Formula E telah sesuai aturan. Fraksi Gerindra menyinggung tipe orang yang tidak introspeksi diri.
"Kalau beliau merasa sudah sesuai prosedur menurut beliau ya sah-sah saja sih. Jarang kan ada orang yang sadar kalau tindakannya salah, apalagi orang yang bukan tipe introspeksi atau lebih menyalahkan pihak luar," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani, saat dihubungi, Rabu (9/2/2022).
Namun Rani mengatakan sebagai salah satu pelapor dirinya memiliki alasan melaporkan Prasetyo Edi Marsudi ke Badan Kehormatan (BK). Terlebih menurutnya, Prasetyo merupakan pimpinan di DPRD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetapi sebagai salah satu pelapor tentunya kami juga punya alasan perihal etika apa yang dilanggar dirinya sebagai pimpinan lembaga lintas partai," tuturnya.
Rani menyebut pihaknya tidak mengkoreksi Prasetyo secara pribadi. Melainkan alur management kepemimpinan Prasetyo.
"Karena yang kita koreksi bukan beliau sebagai pribadi tetapi beliau sebagai pimpinan kelembagaan DPRD tentunya hasil yang diharapkan bisa ada perubahan dalam perjalanan kelembagaan secara institusi DPRD dan mengembalikan marwah lembaga DPRD, yang mana di situlah terhimpun lintas partai yang memenangkan kursi parlemen di provinsi DKI Jakarta," kata Rani.
Sehingga, alur management disebut perlu mengakomodir seluruh partai bukan hanya satu kelompok. Serta tidak berdasarkan kepentingan pribadi dan anti kritik.
"Jadi alur management kepemimpinan harus untuk semua bukan hanya bagi satu partai tertentu tanpa intrik dan tidak anti kritik," tuturnya.
"Kami berhak diperlakukan sama, bukan dengan cara diskriminasi berdasarkan kepentingan pribadi maupun satu kelompok," sambungnya.
Lihat juga video 'Serangan Balik PSI Usai Disindir Anies Sidak Formula E Kurang Kerjaan':
[Gambas:Video 20detik]
Prasetyo Diperiksa BK DPRD DKI
Diketahui, Prasetyo Edi memenuhi panggilan BK DPRD DKI. Kepada BK, Prasetyo merasa tak melakukan pelanggaran administrasi terkait penjadwalan paripurna interpelasi Formula E.
Prasetyo duduk menghadap 9 anggota BK DPRD DKI Jakarta. Usai rapat dibuka, Ketua BK DPRD DKI, Achmad Nawawi meminta Prasetyo memberikan penjelasan mengenai awal mula paripurna interpelasi dijadwalkan dalam rapat badan musyawarah.
"Dapat jelaskan situasi dalam rapat bamus? Penetapan rapat interpelasi tidak ada di dalamnya?" tanya Nawawi kepada Prasetyo.
Prasetyo lantas menjelaskan rapat bamus digelar pada 27 September 2021 lalu. Dalam rapat itu ada tujuh agenda rapat bamus. Adapun, usulan supaya paripurna interpelasi Formula E segera diagendakan disampaikan oleh anggota Bamus di tengah rapat.
"Terima kasih diberi kesempatan klarifikasi permasalahan saya, yang pada 27 september 2021 di dalam forum bamus, bahwasannya ada 7 agenda rapat bamus. Dan yang terakhir adalah usulan dari rapat bamus yaitu mengenai hak interpelasi," jawab Prasetyo.
Dia lantas mempertanyakan letak kesalahannya. Pasalnya sebelum menyetujui paripurna interpelasi dia terlebih dahulu menanyakan kepada anggota yang hadir dalam rapat tersebut.
"Dalam rapat bamus 27 September, poin 1-7 berjalan lancar. Termasuk ada ketua BK di situ, bahwasannya ada poin pengusul di dalam rapat Bamus, yang masih dalam forum resmi Bamus. Saya mempertanyakan, kalian mempertanyakan kepada saya. Karena ini ada bukti otentik 33 anggota DPRD dari FPDIP dan FPSI, meminta penjelasan ke pak Gubernur. Pertanyaan saya, salah saya di mana?" ujar Prasetyo.
"Ada usulan dalam bamus yang disetujui juga oleh BK pada saat itu. Saya minta persetujuan lho, saya yang pimpin lho (waktu itu). Terus kesalahan saya di mana?" sambungnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
