Soal Regulasi Publishers Rights, Menkominfo: Payung Hukum Dibahas di Rakor

Dwi Andayani - detikNews
Selasa, 08 Feb 2022 19:16 WIB
Tangkapan Layar Diskusi The Editor’s Talk yang Diselenggarakan Forum Pemred
Foto: Tangkapan Layar Diskusi The Editor's Talk yang Diselenggarakan Forum Pemred
Jakarta -

Dewan Pers sudah menyerahkan rancangan regulasi publisher rights atau hak cipta jurnalistik. Menkominfo Johnny G Plate mengatakan pemerintah akan mengkaji payung hukum yang sesuai.

"Kami, saya secara pribadi, Kominfo tentu akan mengkaji payung hukum yang sesuai untuk menjadikan substansi dalam usulan jurnalisme berkualitas dan tanggung jawab platform digital tersebut sebagai dasar regulasi primer dengan memperhatikan draft usulan dari publisher right yang disampaikan oleh Dewan Pers dan teman-teman dan task force media sustainability," ujar Johnny G Plate dalam acara diskusi The Editor's Talk yang diselenggarakan Forum Pemred, Selasa (8/2/2022).

Johnny mengatakan pihaknya akan menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Dia menyebut tengah mengkaji apakah nantinya dijadikan undang-undang (UU) atau dalam bentuk peraturan pemerintah.

"Tentu akan kita sesuaikan dengan ruang regulasi yang ada. Apakah dalam format undang-undang atau dalam format lainnya seperti peraturan pemerintah," kata Johnny.

Selain itu, Johnny mengatakan telah berkoordinasi dengan Menko Polhukam Mahfud Md terkait hal ini. Nantinya menurut Johnny pembicaraan payung hukum akan dilanjutkan dalam rapat koordinasi dengan menteri-menteri terkait.

"Usulan draf tersebut saya sudah berbicara dan menyampaikan pada Menko Polhukam dan tadi pagi-pagi, mungkin secara kebetulan saya juga mendapat text message dari Menko Polhukam untuk melakukan rapat koordinasi bersama menteri sektor lainnya untuk menindaklanjuti," tuturnya.

"Untuk memastikan konvergensi, untuk memastikan sustainability, untuk memastikan playing field yang berimbang dan adil di ruang digital antara konvensional media mainstream yang membawa pesan-pesan dan semangat perjuangan Indonesia dengan the new comer over-the-top seperti yang tadi sering kita sebutkan," sambungnya.

Meski begitu, Johnny menilai payung hukum perlu mengacu pada benchmark yang sudah ada. Johnny lantas mencontohkan beberapa negara, seperti Australia dan Uni Eropa.

"Payung regulasi publisher right perlu juga mengacu pada benchmark yang ada yang sudah ada saat ini. Seperti misalnya di Australia dengan news media and digital platform mandatory code atau di Prancis the law on the creation oh neighbouring rights for the benefit of press agencies and publishers, atau bahkan di Uni Eropa dengan digital service act and digital market act yang terlebih dahulu telah mempunyai regulasi-regulasi sejenis," ujar Johnny.

Diketahui sebelumnya, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menerangkan alasan pihaknya mengusulkan publisher rights menjadi aturan yang disahkan pemerintah. Menurutnya, aturan itu digunakan sebagai payung hukum yang adil bagi insan pers dalam menghadapi berkembangnya platform digital lain.

"Kalau yang sekarang ini platform digital itu kan yang ngambil-ngambil gitu saja toh. Kita nggak dapat apa-apa, gampangannya gitu. Maka itu dengan publisher rights itu nanti kita harapkan ada keseimbangan. Sumbernya kan jadi panjenengan berita itu," kata M Nuh.

"Maka yang platform-platform digital tadi itu itu juga harus berbagi. Berbagi mulai dari berbagai beritanya sampai berbagi manfaat ekonominya. Itu yang konsep dasar dari publisher rights yang kita siapkan itu. Bahan-bahan itu sudah kita serahkan, baik melalui Pak Menkominfo maupun juga Pak Menkopolhukam, yang harapannya itu bisa segera digodok," tambahnya.

M Nuh menambahkan usulan pihaknya itu diharapkan bisa segera ditindaklanjuti menjadi sebuah undang-undang (UU) oleh pemerintah. Namun, jika UU dinilai membutuhkan waktu lama, dia berharap publisher rights bisa disahkan melalui mekanisme peraturan pemerintah (PP).

"(Dijadikan) undang-undang, paling tidak PP. Kalau toh seandainya undang-undang itu diperkirakan butuh waktunya agak lama paling dia dalam bentuk PP. Kalau kita sekarang nego itu kan, ngapain sampeyan nego dengan (pemerintah) wong nggak ada aturannya," katanya.

"Tapi kalau ada payungnya, yang nego itu bukan hanya kawan-kawan jurnalis atau perusahaan media. Tetapi pemerintah pun juga melaksanakan payung tadi itu sehingga pressure-nya ini, tekanannya atau positioning bargaining kita itu semakin kuat," imbuh M Nuh.

(dwia/hri)