IKN Pindah, Senator Harap Tak Ada Aset Negara di DKI yang Dijual ke Swasta

ADVERTISEMENT

IKN Pindah, Senator Harap Tak Ada Aset Negara di DKI yang Dijual ke Swasta

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 04 Feb 2022 14:14 WIB
Sylviana Murni jadi Wakil Ketua Demokrat DKI
Sylviana Murni (Fitang/detikcom)
Jakarta -

Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni berharap tidak ada aset negara di Jakarta yang dijual kepada pihak swasta atau berpindah tangan menjadi milik perorangan bila nantinya ibu kota negara (IKN) pindah ke Kalimantan Timur.

"Kalau misalnya tempat saya kerja saja di Senayan, sudah tidak menjadi Dewan lagi, yang begitu besar, jangan nanti, 'oh ini mau dijual' atau apa, akhirnya berpindah tangan atau aset perorangan, bahkan menjadi aset swasta, karena siapa yang mau beli, sebegitu mahalnya siapa yang mampu? Bukan orang Indonesia mungkin," kata Sylvia dalam webinar Menata Jakarta Usai Ditinggal Ibu Kota, Jumat (4/2/2022).

Sylvia juga berharap Jakarta tetap mempertahankan status kekhususannya, seperti halnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Aceh. Di sisi lain, dia juga berpesan supaya kearifan lokal Jakarta tetap dipertahankan. Tujuannya agar Jakarta tetap diminati layaknya kota-kota besar di dunia.

"Saya yakin benar bahwa Jakarta ini akan tetap eksis. Kita kan lebih suka pergi ke New York daripada Washington, DC, kita kan lebih senang pergi ke Melbourne daripada ke Canberra. Nah, di sini yang saya ingin bagaimana kita melakukan penguatan terhadap budaya-budaya lokalnya atau local wisdom-nya tidak boleh ketinggalan," tuturnya.

Sylvia turut menyoroti pembangunan ibu kota negara di Penajam Paser Utara. Eks Wali Kota Jakarta Pusat itu meminta supaya pembangunan tak hanya difokuskan pada kawasan Penajam, tapi juga merata di seluruh daerah penyangga di kawasan IKN.

"Bagaimana dengan Kalimantan? Samarinda-nya, Balikpapan-nya apakah sudah bangun? Apakah Penajam Paser saja? Nggak dong. Jadi kita mesti lihat," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya tengah menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia berharap RUU itu masuk Prolegnas 2023.

"Semua ya ada timeline-nya, (RUU) ini kan ingin dimasukkan ke Prolegnas 2023 untuk dibahas di DPR, itu nanti ada tahapan-tahapannya. Ya jadi kita mengikuti alur mekanisme yang ada seperti biasa," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (3/2/2022).

Riza mengatakan Kemendagri memberikan batas waktu hingga 53 hari ke depan untuk merampungkan naskah akademik. Nantinya, dokumen tersebut akan memuat konsep Jakarta setelah tak lagi berstatus sebagai ibu kota negara (IKN).

(taa/dek)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT