PDIP: Wajar Kalau Nanti Presiden Tunjuk Ahok Jadi Pimpinan Ibu Kota Baru

Mochamad Zhacky - detikNews
Kamis, 05 Mar 2020 17:33 WIB
Anggota DPR dari PDIP, Komarudin Watubun
Komarudin Watubun (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mujahid 212 menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN). PDIP menilai wajar apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Ahok sebagai Kepala Badan Otoritas IKN karena pernah bekerja sama sewaktu di Pemprov DKI Jakarta.

"Karena kita ini bergerak pada negara hukum ya bicara kan, pertama, harus aspek legalitas formalnya lengkap toh. Kedua, kita bicara tentang kompetensi orang. Kalau kita mau tugaskan seseorang untuk mengerjakan sesuatu kan harus dilihat dari sisi kompetensi, kemudian kapasitas, kapabilitasnya. Itu kan harus dihitung," kata Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun kepada wartawan, Kamis (5/3/2020).

Komarudin meyakini Jokowi akan menunjuk orang untuk ditempatkan menjadi Kepala Badan Otoritas IKN yang sesuai dengan pemikirannya. Dia pun menyakini Jokowi memiliki catatan bagaimana kinerja Ahok.

"Nah kalau dia menentukan Ahok atau bukan Ahok, siapa saja Presiden tentukan kan pasti berdasarkan pada argumentasi dasar itu (berdasarkan aturan dan kompetensi). Apalagi, karena Ahok, mereka berdua sama-sama memimpin Jakarta, pasti Presiden punya catatan kan," papar Komarudin.

"Jadi kalau kemudian Presiden menunjuk Ahok, ya, itu wajar saja, dan itu hak prerogatif presiden mau menentukan siapa. Selama ditentukan tidak melanggar aturan, apa salahnya kalau Ahok dia tunjuk? Tidak ada yang salah di situ," lanjutnya.

Simak video Jokowi dan Tony Blair Bertemu di Istana, Bahas Konsep Ibu Kota Baru:

Selanjutnya
Halaman
1 2