ADVERTISEMENT

Babak Baru Perkara Korupsi e-KTP di KPK

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 04 Feb 2022 09:22 WIB
2 tersangka kasus korupsi e-KTP ditahan KPK
KPK menahan dua tersangka korupsi e-KTP (Azhar/detikcom)
Jakarta -

Salah satu perkara lawas yang diusut KPK kembali muncul ke permukaan dengan penahanan terhadap dua orang tersangka, yaitu korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik atau e-KTP. Korupsi besar-besaran ini setidaknya membuat negara rugi sekitar Rp 2,3 triliun.

Adalah Isnu Edhy Wijaya dan Husni Fahmi, dua tersangka yang baru pada Kamis, 3 Februari 2022, ditahan penyidik KPK. Isnu diketahui sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, sedangkan Husni sebagai Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP.

Dua orang itu merupakan angkatan kesembilan tersangka yang dijerat KPK. Deretan tersangka dalam perkara ini memang sebegitu panjangnya hingga terbagi menjadi setidaknya sembilan angkatan.

Jeda penetapan tersangka hingga penahanan terhadap dua orang ini cukup lama: 2 tahun. Namun setidaknya skandal e-KTP kembali mencuat selepas dua tersangka itu ditahan KPK kini.

"Perkara e-KTP memang sudah cukup lama. Kerja KPK ini membuktikan bahwa KPK berkomitmen untuk menyelesaikan perkara korupsi hingga tuntas," ucap Ketua KPK Firli Bahuri.

"Para tersangka korupsi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kami juga mengingatkan terkait masa kedaluwarsa perkara korupsi. Siapa pun jika cukup bukti dipastikan akan dimintai pertanggungjawaban tanpa pandang bulu. Itu prinsip kerja KPK," imbuhnya.

Sejatinya, selain Isnu dan Husni, ada dua nama lain yang 'seangkatan' menjadi tersangka e-KTP, yaitu Miryam S Haryani dan Paulus Tannos. Miryam sendiri sebelumnya merupakan anggota DPR yang sudah lebih dulu dijerat terkait perkara memberikan keterangan palsu dalam sidang perkara korupsi e-KTP sebelumnya.

Untuk Tannos, KPK sepertinya kesulitan membawanya ke sel tahanan karena berada di Singapura. Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, yang dalam akta perjanjian konsorsium, disebutkan perusahaan itu bertanggung jawab atas pekerjaan pembuatan, personalisasi, dan distribusi blangko e-KTP.

Atas hal itu, Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura menjadi angin segar berkaitan dengan penyidikan e-KTP ini. Tannos, yang berada di Singapura, disebut Karyoto akan lebih mudah dijangkau.

"Artinya begini, kita sangat gembira dengan adanya perkembangan yang terakhir adalah celah dibuka perjanjian ekstradisi kesepakatan kedua belah negara. Nah, ini yang jadi masalah mudah-mudahan perlintasan sudah mulai dibuka," kata Karyoto, Kamis (3/2/2022).

Lihat juga video 'KPK Tahan Tersangka Kasus Korupsi e-KTP Isnu Edhy-Husni Fahmi':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT