ADVERTISEMENT

Anggota Pansus Siap Debat dengan Penggugat UU IKN di MK

Arief Ikhsanudin - detikNews
Jumat, 04 Feb 2022 07:24 WIB
Anggota MPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI dengan Tema Potensi Golput di Pemilu 2019 di Media Center MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (18/2/2019).
Achmad Baidowi (Lamhot Aritonang).
Jakarta -

Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara di DPR RI, Achmad Baidowi atau Awiek menghormati kelompok yang menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengaku siap berdebat di MK jika nanti dipanggil.

"Menggugat ke MK setelah UU diundangkan, benar. Karena itulah jalur konstitusional yang tersedia," ucap Awiek, panggilan Achmad Baidowi, saat dihubungi, Kamis (3/2/2022).

"Adapun nanti dalil-dalil yang dituduhkan, mereka punya argumentasi. Kami juga punya argumentasi akan disampaikan ketika diundang oleh Mahkamah Konstitusi dalam persidangan," katanya.

Politikus PPP itu menjelaskan beberapa hal yang dikritik oleh penggugat. Awiek menyebut UU mengatur hal-hal yang bersifat umum.

"Kalau ada pendelegasian wewenang kepada peraturan, ya memang diperbolehkan," ucap Awiek.

"Undang-undang hanya bersifat global umum dan bersifat substansi," sambungnya.

Dia juga bicara soal pembahasan dan pengesahan UU IKN di masa pandemi. Awiek menyebut tindakan itu tidak salah.

"Kita di masa pandemi tetep rapat, tetap kerja, yang penting sesuai prosedur perundang-undangan. Termasuk juga proses pembahasan RUU sudah mekanisme yang benar yang diatur dalam UU 12 tahun 2011 jo UU 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan," katanya.

Awiek menyebut RUU IKN sudah masuk prolegnas prioritas sejak 2019. Dia mengatakan pembahasan tidak langsung dilakukan karena pandemi Corona.

"RUU IKN, masuk prolegnas prioritas sejak 2019. Waktu itu, kita masih menghormati karena pandemi COVID, fokus ke penanganan pandemi. Kemarin pandemi melandai kita gunakan kesempatan untuk UU IKN," katanya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT