.webp)
Kasus COVID-19 di lingkungan DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, terus bertambah. Data terakhir, sebanyak 152 orang yang rutin beraktivitas di 'Senayan' terkonfirmasi positif Corona. Sistem work from home atau WFH pun diterapkan.
Kemarin, kasus Corona di lingkungan kompleks parlemen sudah menembus angka 97 orang. Sembilan orang di antaranya merupakan anggota DPR, puluhan orang lainnya tenaga ahli hingga pegawai pemerintah non-ASN (PPASN).
Siang tadi, Sekjen DPR Indra Iskandar mengungkapkan kasus Corona di 'Senayan' bertambah menjadi 142 orang. Dari data terakhir, yakni 97, ada tambahan sebanyak 45 orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi untuk hari ini yang positif, saya sebut positif, itu kemarin 97, kemarin sore, ditambah 45 orang, jadi 142 orang per kemarin," kata Indra kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/2/2022).
Tak lama kemudian, Sekjen DPR mengumumkan kasus Corona di lingkungan parlemen kembali bertambah. Ada penambahan sebanyak 10 kasus.
"Sudah nambah lagi, sekarang sudah 152 (kasus). Barusan, setengah jam yang lalu. Itu yang terbaru," ucap Indra Iskandar saat dihubungi Kamis (3/2/2022) pukul 12.43 WIB.
Adapun jumlah 152 kasus Corona tersebut merupakan gabungan antara anggota DPR, tenaga ahli, hingga PPASN. Mereka kini menjalani karantina mandiri.
Dari 9 anggota DPR yang positif Corona, sebagian besar bernaung di Komisi X. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyebut ada tujuh anggota Komisi X yang positif COVID-19.
"Saya lupa (klaster rapat apa), yang paling dengar dari Ketua Komisi X, rapat di Komisi X," ungkap Muhaimin di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (3/2).
"Kalau nggak salah tujuh (terkonfirmasi positif)," kata politikus yang kerap disapa Cak Imin itu.
Lonjakan kasus tersebut membuat DPR mengambil keputusan. Mulai mekanisme kerja, rapat, hingga soal kunjungan kerja (kunker) disesuaikan demi mencegah penambahan kasus makin mengkhawatirkan.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'DPR 'Diserbu' COVID-19, Peserta Rapat Dibatasi 30 Persen':
Meski jumlah anggota DPR yang terpapar Corona masih di bawah 10, pimpinan DPR dan seluruh fraksi yang di 'Senayan' tetap tak mau mengambil risiko. Alhasil, DPR memutuskan menerapkan sistem WFH.
"Sistem WFH (work from home) akan kembali diterapkan mulai hari ini," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Kamis (3/2).
Keputusan ini diambil dalam rapat pimpinan (rapim) DPR dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Sistem kerja kedinasan tersebut akan berlaku fleksibel dengan kapasitas kehadiran maksimal 50 persen setiap hari.
Selain soal sistem WFH, DPR membatasi jumlah peserta dan durasi rapat alat kelengkapan Dewan (AKD). Ketentuan sementara, jumlah peserta rapat, yakni anggota AKD ditambah mitra kerja, maksimal 30 persen dari kapasitas ruangan.
"Rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) dengan mitra kerja hanya akan dihadiri oleh maksimal 30 persen peserta dan maksimal sampai pukul 15.30 WIB sesuai jam kantor masa pembatasan sosial," ujarnya.
Lebih jauh, rapat fisik yang berlangsung di gedung DPR boleh dilakukan maksimal dengan durasi 2 jam. Pihak-pihak yang hadir di dalam rapat kerja pun dibatasi.
"Dari mitra kerja hanya menteri dan pendamping saja yang hadir fisik, kemudian dari komisi yang hadir hanya pimpinan komisi dan kapoksi," ungkap Puan.
"Peserta raker atau RDP (rapat dengar pendapat) wajib PCR atau tes antigen sebelumnya. Seluruh staf dan pendamping mengikuti rapat lewat live streaming," lanjut mantan Menko PMK itu.
Aturan pembatasan di area kompleks DPR yang berada di Senayan, Jakarta, berlaku sejak 3 Februari 2022 hingga pemberitahuan lebih lanjut. Pembatasan aktivitas di area gedung DPR diambil sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus COVID-19.
