ADVERTISEMENT

Kejagung Periksa Lagi Dirut PT DNK di Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 03 Feb 2022 20:01 WIB
Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer
Foto: Dok. Kejagung
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memeriksa saksi-saksi untuk mengusut siapa saja yang masuk dalam pusaran dugaan kasus korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 2015-2021. Hari ini Kejagung memeriksa tim ahli Kementerian Pertahanan sekaligus Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma inisial SW.

"SW selaku Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma/Tim Ahli Kementerian Pertahanan, diperiksa terkait tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan tahun 2015 s/d 2021," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan pers tertulisnya, Kamis (3/2/2022).

Ini merupakan kedua kalinya SW diperiksa Kejagung. Pemeriksaan pertama SW dilakukan pada Selasa, 18 Januari 2022.

Selain itu, hari ini Kejagung memeriksa DS selaku Direktur Penataan Sumber Daya. Namun Kejagung tidak memerinci asal instansinya.

"DS selaku Direktur Penataan Sumber Daya diperiksa terkait tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan tahun 2015-2021," ungkap Leonard.

Leonard menerangkan kedua saksi itu dicecar seputar dugaan korupsi yang terjadi dalam pengadaan satelit pada 2015-2021 itu. Pemeriksaan itu, kata Leonard, guna menemukan fakta hukum agar perkara ini menjadi terang benderang.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan pada 2015-2021," tuturnya.

Sementara itu, diketahui, PT DNK merupakan pemegang hak pengelolaan filing satelit Indonesia untuk dapat mengoperasikan satelit atau menggunakan spektrum frekuensi radio di orbit satelit tertentu.

Kejagung pun telah menggeledah tiga lokasi terkait kasus ini. Tiga lokasi itu adalah dua kantor PT Dini Nusa Kusuma (DNK) dan satu apartemen.

Penggeledahan dilakukan pada Selasa (18/1) pukul 15.00 WIB. Penggeledahan dilakukan oleh tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

"Satu, kantor PT Dini Nusa Kusuma yang beralamat di Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan; Dua, kantor PT. Dini Nusa Kusuma yang beralamat di Panin Tower Senayan City Lantai 18A Jakarta Pusat. Tiga, apartemen milik saksi SW (Direktur Utama PT. Dini Nusa Kusuma/Tim Ahli Kementerian Pertahanan)," kata Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangannya, Selasa (18/1).

Dalam penggeledahan tersebut, Kejagung juga menyita beberapa barang bukti di kasus tersebut. Barang yang disita seperti dokumen dan barang bukti elektronik.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran hukum di balik proyek yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Buntut urusan itu membuat negara rugi.

"Tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara atau berpotensi menyebabkan kerugian negara karena oleh pengadilan ini kemudian diwajibkan membayar uang yang sangat besar padahal kewajiban itu lahir dari sesuatu yang secara prosedural salah dan melanggar hukum, yaitu Kementerian Pertahanan pada 2015, sudah lama, melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu, padahal anggarannya belum ada," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (13/1).

(whn/maa)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT