ADVERTISEMENT

KPK Yakin Ekstradisi RI-Singapura Bisa Bantu Lacak Paulus Tannos-Harun Masiku

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 03 Feb 2022 19:50 WIB
Gedung baru KPK
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

KPK kini masih punya utang untuk menahan satu buron tersangka korupsi e-KTP, yakni Paulus Tannos. Deputi Penindakan KPK meyakini perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura bisa membantu KPK melacak para buron, termasuk Harun Masiku.

"Artinya begini, kita sangat gembira dengan adanya perkembangan yang terakhir adalah celah dibuka perjanjian ekstradisi kesepakatan kedua belah negara. Nah, ini yang jadi masalah, mudah-mudahan perlintasan sudah mulai dibuka," kata Karyoto dalam konferensi persnya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (3/2/2022).

Paulus diketahui terakhir terlacak berada di Singapura. Karyoto mengatakan KPK juga tentu akan mengejar buron lainnya setelah ekstradisi tersebut dijalin.

"Sehingga kalau ini sudah dibuka, tentunya tidak hanya menyangkut PLS (Paulus) saja, mungkin nama-nama lain yang dalam catatan kami sebagai DPO kalau memang keberadaannya bisa di-detect, ya tetap akan kita cari, termasuk Harun Masiku juga, akan kita cari," katanya.

Selanjutnya, Karyoto berharap ekstradisi ini bisa memudahkan KPK untuk melakukan kepentingan penyidikan.

"Jadi, sebelum ditanya, sudah saya jawab, insyaallah kalau memang ada hal-hal yang mengetahui di mana, di mana, dan kita juga bisa melakukan perlintasan dengan memenuhi persyaratan bagi negara yang akan dilintasi, kami akan melakukan upaya itu," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan penahanan terhadap dua tersangka korupsi e-KTP. Tersangka itu Isnu Edhi Wijaya dan Husni Fahmi.

Tannos diketahui menjadi tersangka kasus e-KTP sejak 2019. KPK juga sudah mengetahui keberadaan Tannos kala itu.

"Proses di penyelidikan sudah ada interaksi awal dengan PLS (Paulus Tannos). Nanti kita lihat penyidik seperti apa, yang pasti kerja sama dengan otoritas setempat sudah dilakukan," ucap Wakil Ketua KPK saat itu Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

"Kita lihat apa bisa menghadirkan. Nanti penyidik sudah punya rencana untuk itu," imbuh Saut.

Tannos merupakan satu dari empat tersangka baru yang dijerat KPK kala itu. Tiga tersangka lainnya adalah Miryam S Haryani, Isnu Edhi Wijaya, dan Husni Fahmi.

Saut menyebut Tannos berperan sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, salah satu perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium PNRI yang mengerjakan proyek e-KTP. Dalam Akta Perjanjian Konsorsium disebutkan bahwa perusahaan itu bertanggung jawab atas pekerjaan pembuatan, personalisasi, dan distribusi blangko e-KTP.

Dari catatan detikcom, Tannos pernah pula diperiksa KPK pada Mei 2018. Saat itu Tannos diperiksa KPK di Singapura. Pada 18 Mei 2017, Tannos juga memberi kesaksian di persidangan e-KTP melalui telekonferensi karena sedang berada di Singapura.

Simak Video 'Pemerintah Segerakan Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura':

[Gambas:Video 20detik]



(maa/haf)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT